Komentar
Islamedia - Pada hari Sabtu, 08/12/12 telah berlangsung Dialog Nasional di Istana Negara yang digagas oleh Presiden Mursi.
Dialog ini dalam rangka untuk membahas tuntutan oposisi dan solusi dari krisis politik. Hadir dalam dialog ini, Syaikhul Azhar, Dr. Ahmad At-Thayyib, Dr. Muhammad Salim Al-Awa, Mustasyar Mahmud Al-Khudhairi, Abul Ala’ Madhi, Isham Sulthan, Amru Khalid, Fahmi Huwaidi, Jamal Jibril, Muntashir Az-Zayyat, Ibrahim Al-Mua’llim.
Hadir Dr. Aiman Nur , Ketua Partai Ghad Tsaurah (Mantan Capres), Adil Afifi, Ketua Hizbul Ashalah, Yunus Makhyun, Anggota Hai’ah Ulya Hizbun Nur, Hatim Azzam, salah satu pendiri Hizbul Hadharah.
Hadir juga Musytasyar Hisyam Al-Abdu, Samir Khitab, Ahmad Yahya Mahran (semua dari kalangan hukum dan peradilan) juga Abid Wakil mewakili Pemuda Revolusi. Pada saat bersamaan, militer Mesir memperingatkan dengan tegas cara-cara kekerasan dan menghimbau untuk mengedepankan dialog.
Semua kekuatan dan pihak yang hadir dan ikut dalam dialog nasional yang difasilitasi oleh Presiden Mursi di istana kepresidenan telah melahirkan kesepakatan yang mereka sampaikan dalam siaran pers hari ini 9 Des 2012.
Setelah berlangsung dialog dan perundingan sampai menjelang shubuh tadi, sekitar lebih kurang 10 jam, dihadiri oleh 54 tokoh nasional Mesir dari kalangan politisi, nasionalis, pakar dan praktisi hukum dan perundang-undangan, para ilmuwan dan pemikir. Disampaikan oleh Wakil Presiden Muhammad Makky dan didampingi oleh penasehat Presiden Dr. Muhammad Salim Al ‘Awa, telah diputuskan pembatalan Dekrit presiden tertanggal 21 Nof 2012 dan diganti dengan Dekrit yang baru yang tetap menjaga hasil dari dekrit yang lama seperti tetapnya Jaksa Agung yang baru.
Semua kekuatan yang hadir juga menyepakati bahwa Referendum UUD Negara yang baru tetap dilangsungkan pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 desember 2012. Begitu juga semua kekuatan sepakat untuk bersama serta mengajak segenap rakyat mesir utk bersatu menjaga dan mengawal perjalanan Revolusi demi keutuhan Negara.
Semua peserta juga menyepakati untuk segera dilaksanakan penyelidikan dan penagkapan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kekacauan serta tindakan anarkis dan pembunuhan disekitar istana presiden.
Wakil presiden juga meyatakan bahwa Komisi Tinggi Pelaksanaan referendum UUD baru dalam kondisi siap penuh untuk melaksanakan referendum. Dan para hakim yang bersih dan jujur tak akan membiarkan Negara diguncang oleh secuil kekuatan keburukan yg ingin merusak Negara. Dan jumlah para hakim yang jujur dan bersih itu memadai dan bahkan lebih untuk mengawasi pelaksanaan referendum.
sumber :
- [io/aljazeera]
- FB ust Irsyad Syafar