PKS Desak DK-PBB beri sanksi Israel atas Penghancuran Permukiman Palestina


Islamedia Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta mengecam keras tindakan Israel menghancurkan permukiman Palestina di Tepi Barat yang kembali terjadi pada hari Senin 22 Juli 2019 dan mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif melalui keanggotaannya di DK PBB untuk mendorong lembaga tersebut memberi sanksi kepada Israel.

"Israel telah melecehkan dunia, tindakannya ini secara sengaja melanggar Resolusi DK PBB No. 2334 Tahun 2016. Bahkan ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), salah satu tindak kejahatan HAM berat," jelas Sukamta, Kamis (24/7) di Jakarta. Alasan keamanan yang menjadi dalih Israel untuk menghancurkan permukiman Palestina, menurut Sukamta hanyalah alasan akal-akalan Israel yang sebenarnya ingin memperluas wilayah permukiman ilegal Israel di Wilayah Otoritas Palestina. Sebagaimana diketahui permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur bertambah semakin banyak dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi 620 ribu pada 2017.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK-PBB untuk segera mendorong lembaga tersebut untuk mengambil langkah-langkah konkret menghentikan tindakan Israel dan memberikan sanksi atas tindakan yang melanggar resolusi tersebut. Selanjutnya DK-PBB perlu menekan pihak Israel untuk tidak lagi menggunakan senjata dan juga melakukan tindakan penghacuran permukiman Palestina.

Sukamta yang juga Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS berharap posisi Indonesia di DK-PBB bisa mendorong Dunia Internasional lebih kuat memberikan perhatian kepada persoalan Palestina yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun. Tekanan dunia internasional juga perlu ditujukan kepada Amerika Serikat yang selama ini selalu ada di belakang Israel. 

"Saya kira dibalik sikap arogan Israel karena ada Amerika Serikat yang mem-backup. Termasuk sikap Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Sikap AS ini telah menjauhkan upaya jalan damai di Palestina. Harus ada upaya ekstra keras Wakil Indonesia untuk menggalang dukungan DK-PBB dan dunia Internasional," jelas Anggota DPR RI asal DIY tersebut.



[islamedia/pks]