Anarkis, Warga Tolikara Papua Serang Kantor Kemendagri

Aksi anarkis dilakukan puluhan orang asal Tolikara Papua dengan membabi buta menyerang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2017.

Islamedia - Aksi anarkis dilakukan puluhan orang asal Tolikara Papua dengan membabi buta menyerang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2017.

Mereka mengklaim dirinya sebagai sebagai Barisan Merah Putih Tolikara. Mereka adalah pendukung Calon Bupati Tolikara John Tabo-Barnabas Weya di Pilkada 2017. Disebutkan, mereka telah berada di Jakarta sejak dua bulan terakhir. 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengungkapkan bahwa penyerangan di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, Rabu (11/10/2017). Massa penyerang merupakan kelompok yang tak terima dengan hasil Pilkada Tolikara, Papua.

"Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum cuma biasa, dia ketimpa (batu), cuma mobil Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum itu rusak berat, hancur sehingga tidak bisa dipakai," jelas Sumarsono dihadapan awak media seperti dilansir detik, Rabu (11/10/2017).

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menjelaskan, pihaknya sebenarnya mau menerima massa tersebut, tetapi mereka malah mengamuk. Pertemuan direncanakan untuk membahas sengketa Pilkada 2017 di Tolikara, Papua.

"Tadi memang mereka mau diterima untuk berbicara baik-baik, tapi mereka malah tiba-tiba mengamuk," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Ruang Wartawan.

Penyerangan terjadi setelah Barisan Merah Putih Tolikara hendak bertemu Soedarmo dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soemarsono. 

Saat hendak memulai pertemuan, kelompok masyarakat itu disebut kabur dari ruangan. Mereka tak mau menemui Soemarsono dan Soedarmo, kemudian langsung menyerang Kantor Kemendagri.

"Mereka protes putusan MK. Singkatnya, si A lawan si B bersengketa, akhirnya ke MK, MK putusan sikapnya final. Ketika MK putus A, dia minta B disahkan, Mendagri pasti akan SK-kan putusan MK. Ini contoh kongkrit ketidaksiapan dalam Pilkada, tidak siap menang dan kalah," papar Soemarsono.[islamedia]