KomentarIslamedia - Warga Mesir termasuk kalangan akademisi pemegang gelar magister dan doktor, melakukan aksi turun ke jalan di pusat kota Kairo pada Kamis (10/9/2015) lalu. Mereka berunjuk rasa menyuarakan aspirasi seputar rendahnya gaji dan tingginya angka pengangguran, Middle East Monitor melaporkan dari surat kabar Al-Sabeel Jordania.
Berorasi di depan kantor dewan kementerian di Kairo, para pengunjuk rasa menuntut penyediaan lapangan kerja dan kenaikan upah. Mereka sampai melakukan aksi bakar ijazah pendidikan sebagai bentuk kemarahan mereka atas situasi ekonomi terkini.
Aksi unjuk rasa lainnya berlangsung di depan markas Sindikat Jurnalis, masih di pusat kota Kairo, dilakukan oleh para guru. Mereka menuntut upah minimum bagi guru. Mereka menuntut agar sekurangnya mendapatkan gaji 3000 pound Mesir. Para pengunjuk rasa juga menuntut agar anggaran sektor pendidikan dinaikkan sebesar 5 persen, serta menuntut pemecatan menteri pendidikan.
Pasukan keamanan menerjunkan beberapa unit personilnya di kedua lokasi unjuk rasa tersebut dan mendirikan barikade baja.
Kedua aksi itu terjadi bersamaan dengan pengumuman dari 19 serikat pekerja di Kairo dan pemerintahan provinsi Mesir lainnya mengenai rencana mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa pada pekan ini di Taman Al-Fustat Kairo. Mereka menuntut pencabutan undang-undang pelayanan sipil nomor 18/2015.
Undang-undang itu disetujui oleh Presiden Rezim Kudeta Abdel Fattah As-Sisi. Isinya mencakup hak-hak pegawai negeri sipil. Undang-undang itu dikritik luas karena beberapa sebab, termasuk karena adanya pengkhususan dan pembedaan untuk pegawai dari kementerian tertentu. Meski dalam pernyataan sebelumnya, pihak kementerian perencanaan dan keuangan mengatakan bahwa gaji PNS Mesir tidak akan terpengaruh oleh undang-undang itu (memo/ismed)
Berorasi di depan kantor dewan kementerian di Kairo, para pengunjuk rasa menuntut penyediaan lapangan kerja dan kenaikan upah. Mereka sampai melakukan aksi bakar ijazah pendidikan sebagai bentuk kemarahan mereka atas situasi ekonomi terkini.
Aksi unjuk rasa lainnya berlangsung di depan markas Sindikat Jurnalis, masih di pusat kota Kairo, dilakukan oleh para guru. Mereka menuntut upah minimum bagi guru. Mereka menuntut agar sekurangnya mendapatkan gaji 3000 pound Mesir. Para pengunjuk rasa juga menuntut agar anggaran sektor pendidikan dinaikkan sebesar 5 persen, serta menuntut pemecatan menteri pendidikan.
Pasukan keamanan menerjunkan beberapa unit personilnya di kedua lokasi unjuk rasa tersebut dan mendirikan barikade baja.
Kedua aksi itu terjadi bersamaan dengan pengumuman dari 19 serikat pekerja di Kairo dan pemerintahan provinsi Mesir lainnya mengenai rencana mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa pada pekan ini di Taman Al-Fustat Kairo. Mereka menuntut pencabutan undang-undang pelayanan sipil nomor 18/2015.
Undang-undang itu disetujui oleh Presiden Rezim Kudeta Abdel Fattah As-Sisi. Isinya mencakup hak-hak pegawai negeri sipil. Undang-undang itu dikritik luas karena beberapa sebab, termasuk karena adanya pengkhususan dan pembedaan untuk pegawai dari kementerian tertentu. Meski dalam pernyataan sebelumnya, pihak kementerian perencanaan dan keuangan mengatakan bahwa gaji PNS Mesir tidak akan terpengaruh oleh undang-undang itu (memo/ismed)