Komentar
Menurut Lammert, sebelumnya ia diminta untuk mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan pemilu Mesir dalam jangka panjang. "Perkembangan terakhir di Mesir telah memperlihatkan dengan jelas, bahwa tidak ada perubahan demokratis di bidang politik," ujarnya, "dan dengan demikian maka tidak ada topik tersisa bagi saya untuk diperbincangkan dengan As-Sisi."
Ketika menanggapi vonis hukuman mati dan hukuman seumur hidup secara massal, termasuk vonis mati atas presiden sipil terpilih pertama di Mesir, Muhammad Mursi, Lammert menyatakan bahwa banyak organisasi HAM tingkat internasional yang mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap legalitas kasus tersebut dan independensi peradilan di Mesir. "Kendatipun Mesir dipandang sebagai negara mitra dan negeri yang penting di kawasan yang sangat kompleks," lanjut politisi Jerman itu, "bentuk dan isi pertemuan dan komunikasi kami juga berkaitan dengan kriteria politik yang diperlukan sebagaimana menjadi pertimbangan penting bagi parlemen."
Ia menegaskan dibutuhkannya tindakan yang tidak mengabaikan HAM dan isu-isu lainnya ketika membangun upaya menstabilkan kawasan. "Saya tak habis pikir bagaimana pembiaran pelanggaran HAM (dilakukan-red) demi maksud stabilitas," tandasnya, "Mesir, seperti negara lainnya, memang memiliki hak untuk keputusan dalam negerinya, tetapi waktu sudah lama berlalu tanpa satupun tindakan berarti, setelah pembubaran parlemen terpilih, isolasi atas presiden terpilih, serta tanpa adanya pernyataan mengenai penerapan perubahan-perubahan yang seharusnya." Lammert menekankan, aspirasi rakyat Mesir yang menghendaki institusi demokratis dan modern sungguh tidak boleh dikesampingkan.
Sudah jelas, lanjut Lammert, rezim (Mesir) sekarang tidak dapat memenuhi janji-janji yang dibuatnya terkait rekonsiliasi politik dan proses Pemilu, serta tidak mengambil langkah sungguh-sungguh apapun dalam soal tersebut. "Karenanya, pertemuan dengan Presiden Mesir itu tidak ada gunanya."
Parlemen Jerman telah menginformasikan kepada kedutaan besar Mesir di Jerman mengenai keputusan Lammert untuk membatalkan pertemuannya dengan As-Sisi, seraya menyertakan keterangan mengenai pelanggaran HAM di Mesir, khususnya vonis hukuman mati atas Mursi. "Rezim Mesir tidak pernah mengumumkan tanggal pelaksanaan Pemilu parlemen yang terus tertunda, juga memenjarakan elemen-elemen oposisi tanpa dakwaan yang jelas, termasuk (dakwaan-red) atas mantan Ketua Parlemen Mesir Saad Katatni, serta membuat keputusan untuk mengeksekusi orang secara massal," kata pernyataan Parlemen Jerman itu.
Pernyataan tersebut juga mengungkapkan, bahwa tindakan-tindakan otoritas Mesir "tidak memberi sumbangsih bagi penguatan stabilitas, demokrasi, dan ketentraman dalam negeri Mesir, dan dengan demikian Presiden Parlemen Jerman Lammert tidak melihat adanya keperluan untuk bertemu dengan As-Sisi."
Dalam tanggapannya atas pernyataan Parlemen Jerman itu, pemerintahan Mesir di Kairo berkelit dengan mengeluarkan pernyataan pendek yang isinya mengklaim, bahwa pihaknya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan Norbert Lammert. Menurut Muhammad Hijazi, dubes Mesir untuk Jerman, pihak Jermanlah yang meminta adanya pertemuan. (memo/ismed)