Komentar
Hal itu disebutkan tokoh Hamas yang juga mantan Menteri Keuangan, Ziyad Dzodzo, mengomentari statmen diplomat Eropa yang menyatakan, pemerintah Uni Eropa tak mungkin melanjutkan membayar gaji mantan pegawai pemerintahan Ramallah di Gaza, dan mereka yang kehilangan pekerjaan sejak 2007 lalu, dengan instruksi dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas.
Menjawab statmen tersebut, Dzodzo menegaskan bahwa Eropa mengetahui sejak 8 tahun lalu bahwa otoritas membayar para pegawai yang duduk di rumah mereka dan tak bekerja, namun begitu Eropa tetap menganggap mereka pegawai resmi dan melanjutkan pembayaran gaji.
Menurutnya, negara-negara Eropa dan Amerika merupakan pihak pendukung keputusan Mahmud Abbas bahwa mereka yang di PHK dan duduk di rumah berhak mendapatkan gaji, dan mereka ini hidup dengan dana bantuan Eropa dengan imbalan menyerahkan konstusi dan kemuliaan bangsa Palestina.
Ini yang diinginkan Barat, dan tindakan yang dilakukan Abbas mengorbankan kepentingan rakyat Palestina.
Sementara itu pemerintahan nasional sejak dilantik awal Juni lalu, telah membayarkan gaji mantan pegawai di Gaza, atau menggabungkan mereka kedalam pegawai otoritas, dan sebaliknya pemerintah Ramallah tetap membayarkan gaji sejak 8 tahun lalu. [infopalestina/islamedia]