Komentar
Kelompok oposisi menuntut dirinya mundur karena dianggap berada dibawah pengaruh kakaknya, Thaksin yang berada di pengasingan karena dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Militer yang secara politik berada dibelakang kelompok anti Thaksin menyatakan tidak akan terlibat dalam konflik politik, sekalipun menawarkan mediasi.
Ada pelajaran yang menarik dalam konflik politik di Thailand:
1. Keterlibatan militer dalam politik tidak hanya bertentangan dengan demokrasi dan kehendak rakyat, namun justru mendelegitimasi peran profesional militer sebagai penjaga kedaulatan. Militer Thailand belajar dari kasus 2007. Karena militer berada dibalik aksi demonstrasi anti Thaksin, maka Thaksinpun terguling. Namun militer dipermalukan karena kelompok pro Thaksin kembali dan terus memenangkan pemilu, terakhir naiknya adiknya Yingluck. Militer Thailand boleh jadi belajar bahwa senjata tidak lagi dapat mengendalikan negara dan pemerintahan junta militer dipastikan gagal di dunia yang semakin terintegrasi.
2. Demokrasi menyediakan mekanisme exit strategy ditengah konflik dan kemelut politik. Pemaksaan penghentian kekuasaan ditengah jalan adalah cerminan ketidakdewasaan berpolitik dan keputusasaan. Namun jika terjadi, referendum dan jajak pendapat adalah mekanisme demokrasi terbaik untuk mengembalikan mandat dan sekaligus mengetahui keinginan rakyat.
Tidak ada demokrasi lonjong ataupun bulat. Kemenangan pemilu tidak 100 persen dipahami sebagai 100 persen legitimasi sehingga cenderung uncontrollable dan uncheck.
Langkah serupa pernah dilakukan AKP di 2007 ketika diancam kudeta militer. Pada akhirnya legitimasi imajiner militer dikalahkan AKP dalam percepatan pemilu.
AKP sukses mengurai kebuntuan politik minus pertumpahan darah dan kemudian mengganyang militer. Mundur dan tampak kalah diawal namun pada akhirnya menang.
Seandainya gerakan Islam dapat belajar dari kejelian dan keseksamaan politik.[Ahmad-Dzakirin/YL/IM]