Komentar
Islamedia - Universitas Al-Azhar Mesir pada Rabu (18/9/2013) mengumumkan pelarangan bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan aktifitas politik di kampus.
Dewan universitas "telah sepakat bulat untuk melarang politik di kampus," demikian pernyataan universitas islam tertua itu.
Dewan "menekankan pentingnya melestarikan status kampus universitas sebagai tempat untuk belajar dan pendidikan ... dan tidak menyeret universitas dalam urusan politik dan partisan," kata pernyataan itu.
"Universitas ... adalah tempat untuk belajar, bukan politik," tambahnya.
Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Universitas Osama al-Abd mengatakan bahwa keputusan itu termasuk didalamnya pelarangan unjuk rasa, konferensi politik dan pembagian selebaran.
Namun, kata dia, mahasiswa masih memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka ketika menyangkut dengan urusan universitas dan akademisi.
Keputusan itu muncul di tengah kontroversi yang sedang berlangsung atas keputusan pemerintah kudeta baru-baru ini yang memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk melakukan penangkapan kepada mahasiwa untuk membungkam kebebasan berbicara dan melemahkan kebebasan politik mereka di kampus.
Mesir telah mengalami ketegangan politik sejak militer melakukan kudeta terhadap Presiden yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, pada 3 Juli lalu.
Ikhwanul Muslimin, merupakan organisasi yang menjadi pendukung Presiden Mursi, memiliki pengaruh diberbagai universitas di Mesir.
Mahasiswa yang berafiliasi dengan Ikhwan biasanya memenangi setiap pemilihan senat mahasiswa.
Dengan kepemimpinan mereka di senat Mahasiswa membuat beberapa kalangan takut mereka dapat menggerakkan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa menentang kudeta.[WB/Anadolu/IM]
Dewan universitas "telah sepakat bulat untuk melarang politik di kampus," demikian pernyataan universitas islam tertua itu.
Dewan "menekankan pentingnya melestarikan status kampus universitas sebagai tempat untuk belajar dan pendidikan ... dan tidak menyeret universitas dalam urusan politik dan partisan," kata pernyataan itu.
"Universitas ... adalah tempat untuk belajar, bukan politik," tambahnya.
Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Universitas Osama al-Abd mengatakan bahwa keputusan itu termasuk didalamnya pelarangan unjuk rasa, konferensi politik dan pembagian selebaran.
Namun, kata dia, mahasiswa masih memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka ketika menyangkut dengan urusan universitas dan akademisi.
Keputusan itu muncul di tengah kontroversi yang sedang berlangsung atas keputusan pemerintah kudeta baru-baru ini yang memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk melakukan penangkapan kepada mahasiwa untuk membungkam kebebasan berbicara dan melemahkan kebebasan politik mereka di kampus.
Mesir telah mengalami ketegangan politik sejak militer melakukan kudeta terhadap Presiden yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, pada 3 Juli lalu.
Ikhwanul Muslimin, merupakan organisasi yang menjadi pendukung Presiden Mursi, memiliki pengaruh diberbagai universitas di Mesir.
Mahasiswa yang berafiliasi dengan Ikhwan biasanya memenangi setiap pemilihan senat mahasiswa.
Dengan kepemimpinan mereka di senat Mahasiswa membuat beberapa kalangan takut mereka dapat menggerakkan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa menentang kudeta.[WB/Anadolu/IM]