Islamedia - Masih adakah politisi putih di Indonesia? Politisi yang tidak korup, tidak menggunakan fasilitas negara secara tidak sah dan tidak beretika? Kalau menengok ke Indonesia bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, pertanyaan tadi bisa menemukan jawaban positifnya.
Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor urutan ke-2, Suryadi Jaya Purnama membuktikan komitmennya untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Setelah non-aktif menjadi anggota DPRD NTB, kini pria yang akrab dipanggil SJP itu menyerahkan mobil dinas kepada Sekretaris Sekretariat Dewan (Setwan).
"Saya sudah ditetapkan secara resmi sebagai calon Gubernur. Karena itu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye," kata Suryadi kepada LOMBOKita di Mataram, Rabu (27/3/2013).
Menurutnya, sesuai ketentuan, setiap calon tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, khususnya untuk berkampanye suksesi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, SJP berpasangan dengan rekannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Paket SJP-Johan akan selau bersama dan sejalan untuk memperjuangkan jargon NTB Milik BERSAMA (Beriman, Setara, dan Mandiri). [ari/lombokita]
Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor urutan ke-2, Suryadi Jaya Purnama membuktikan komitmennya untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Setelah non-aktif menjadi anggota DPRD NTB, kini pria yang akrab dipanggil SJP itu menyerahkan mobil dinas kepada Sekretaris Sekretariat Dewan (Setwan).
"Saya sudah ditetapkan secara resmi sebagai calon Gubernur. Karena itu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye," kata Suryadi kepada LOMBOKita di Mataram, Rabu (27/3/2013).
Menurutnya, sesuai ketentuan, setiap calon tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, khususnya untuk berkampanye suksesi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, SJP berpasangan dengan rekannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Paket SJP-Johan akan selau bersama dan sejalan untuk memperjuangkan jargon NTB Milik BERSAMA (Beriman, Setara, dan Mandiri). [ari/lombokita]