Islamedia - Fraksi PKS tidak akan menghalang-halangi bila ada wacana penghapusan uang pensiun. Begitu menurut ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, uang pensiun anggota DPR harus ditimbang berdasarkan kepatutan.
"Kami juga kawan-kawan terkait ini belum dengar. Tapi apa pun akan kami bahas harus penuhi asas kepantasan dan kepatutan," kata Hidayat.
Bila diberlakukan, maka kebijakan uang pensiun untuk anggota dewan ini akan berlaku seumur hidup.
"Secara prinsip memang pensiun itu seumur hidup, dana pensiun ya seumur hidup bahkan PNS, suaminya PNS bisa diserahkan kepada istrinya," ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).
Menurut Hidayat, tidak hanya DPR, pejabat negara di lembaga dan kementerian juga menerima uang pensiun. Namun Fraksi PKS tidak akan menghalang-halangi bila ada wacana penghapusan uang pensiun.
"Kami juga kawan-kawan terkait ini belum dengar. Tapi apa pun akan kami bahas harus penuhi asas kepantasan dan kepatutan," kata Hidayat.
Bila diberlakukan, maka kebijakan uang pensiun untuk anggota dewan ini akan berlaku seumur hidup.
"Secara prinsip memang pensiun itu seumur hidup, dana pensiun ya seumur hidup bahkan PNS, suaminya PNS bisa diserahkan kepada istrinya," ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).
Menurut Hidayat, tidak hanya DPR, pejabat negara di lembaga dan kementerian juga menerima uang pensiun. Namun Fraksi PKS tidak akan menghalang-halangi bila ada wacana penghapusan uang pensiun.