Komentar
Kementerian Luar Negeri Israel sudah diperingatkan akan adanya skenario "gila" dari Pemerintah Zionis Israel yang terjadi usai PBB menggelar voting untuk status Palestina. Seluruh diplomat Negeri Yahudi itu terus diberi peringatan agar terus menjegal upaya Palestina di PBB.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Israel juga mengatakan, penundaan voting keanggotaan Palestina sama halnya dengan menunda kemunculan bencana besar. Isu pembaharuan keanggotaan itu memang muncul di saat Israel menggelar pemilu, oleh karena itulah banyak politisi Zionis Israel yang saat ini merasa tertekan.
"Menteri-menteri dari Partai Likud akan menekannya (Perdana Menteri Benjamin Netanyahu), poling pun makin menakut-nakutinya. Dan dari peristiwa ini, kita dapat menyaksikan kekacauan politik atau keruntuhan dari Otoritas Palestina," ujar pejabat Zionis Israel, seperti dikutip Maan, Senin [29/10/2012].
Otoritas Palestina mulai mendistribusikan dokumen pernyataan resmi pemerintahnya mengenai pembaharuan status Palestina di PBB, kepada pemerintah negara-negara Eropa. Dokumen itu juga menjelaskan kekhawatiran Palestina atas sikap Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Eropa pun didesak untuk menentang pemberlakuan sangsi ke Otoritas Palestina. Dan Palestina mencoba menjelaskan kembali aplikasi keanggotaan PBB yang dilakukannya dengan cara damai.
"Palestina meminta dunia untuk yakin bahwa, Palestina tidak melanggar hukum internasional. Palestina tidak boleh dihukum karena mengambil tindakan politik yang damai dan diplomatis, berdasarkan hukum internasional," demikian dokumen dari Palestina.
Abbas sebelumnya menegaskan kembali, proses negosiasi dengan Israel akan berlanjut, usai Palestina diakui dengan status negara "non-anggota PBB." Abbas pun memandang, negosiasi dengan Israel akan memecahkan isu kedua pihak itu.[okezone/im]