Komentar
Dalam konferensi Internasional di Al-Quds Senin (10/9) kementrian luar negeri Israel menyatakan akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait situasi dan aset-aset milik yahudi di Mesir dan negara-negara Arab sebagai langkah awal untuk memulai pembicaraan ini di PBB guna pengembalian aset-aset Yahudi yang telah dinasionalisasikan pada masa presiden Gamal Abdul Nasser.
Seorang warga Israel asal Mesir yang berdomisili di Tel Aviv, Louis Calamary ketika diwawancarai televisi Israel mengaku keluarganya telah diusir dari Mesir pada masa penguasa Gamal Abdul Nasser setelah mereka mengalami penyiksaan dan penganiayaan karena berdirinya Israel pada tahun 1948.
Ia mengaku dirinya adalah pengungsi di Israel sejak tahun 50-an,namun masih berstatus warga negara Mesir dan tak akan menyerahkan hak-hak dan aset keluarganya serta berjanji akan mengusut permasalahan ini ke pengadilan internasional untuk dikembalikan.
Situs Israel ini juga mengklaim lebih dari 850 ribu pengungsi Yahudi yang diusir dengan cara keras dan kejam dari Mesir dan negara-negara Arab setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948.Bangsa Yahudi yang datang dari berbagai negara Timur Tengah terutama Mesir, Suriah, Iraq, Yaman Libya, aljazair, Tunis dll telah mengalami pembantaian dan penganiayaan secara politik serta penyitaan tanah-tanah milik mereka mencapai harga senilai milyaran dolar.
Sebagaimana situs ini juga mengklaim bahwa UNHCR telah menyatakan bahwa status bangsa Yahudi pendatang yg berasal dari negara-negara Arab menuju Israel adala sebagai pengungsi. Akan tetapi PBB hingga saat ini belum melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalan ini. Sekalipun dalam perjanjian damai antara Israel dengan Mesir tahun 1979 ada poin yang menyatakan tentang pembentukan komite pengkajian sengketa kepemilikan, namun hingga saat ini komite itu tidak pernah ada.
Situs milik Israel ini juga mengungkap bahwa mantan presiden AS Bill Clinton mengakui hak-hak pengungsi Yahudi berkebangsaan Mesir berdasarkan perjanjian Camp David dan juga merekomendasikan pembentukan lembaga pendanaan Internasional untuk memperlakukan pengungsi Yahudi dan Palestina dengan cara yang sama. Dalam hal ini pemerintah Israel akan mengerahkan sleuruh kemampuannya untuk memperjuangkan hak-hak Yahudi atas kerugian yang mereka alamai.[yo/HaR]
(Harian youm7: 11 September 2012. hal.3/Sinai)