Komentar
Islamedia - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa organisasi Islam akan
mengirimkan tim ke Myanmar terkait pembantaian warga muslim Rohingya di
negara itu.
Setelah tiba di sana, delegasi akan berkomunikasi
dengan unsur pemerintah, parlemen, dan tokoh-tokoh umat Islam setempat
guna menyampaikan aspirasi dan membicarakan penyelesaian masalah ini.
"Tanggal
6-10 Agustus 2012 PKS dan beberapa ormas Islam akan mengirim delegasi
ke Myanmar dan Bangladesh. Salah satu yang ikut serta ke Myanmar adalah
Pak Hidayat Nur Wahid," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di gedung
DPR, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2012.
Pada kunjungan nanti,
delegasi PKS akan menyoal kebijakan politik pemerintah Myanmar serta
meminta agar muslim Rohingya dapat diterima sebagai warga negara.
"Dengan
mempertimbangkan mereka sudah puluhan tahun di sana, sudah hampir 70
tahun. Mereka juga hampir dua generasi, dan hampir 100 juta orang,"
tuturnya.
Selain itu, PKS juga akan mendorong agar segala
diskkriminasi terhadap muslim Rohingya dihapuskan. "Sehingga kisah
panjang penderitaan konflik ini bisa diakhiri."
Komisi I DPR, kata Mahfudz, juga berencana mengirimkan delegasi ke Myanmar pada September mendatang.
"Kami
juga akan membahas dalam konteks bilateral maupun ASEAN. Termasuk, kami
akan mendorong tindak lanjut dari rekomendasi OKI yang nanti akan
dihasilkan pada 5-6 Agustus ini," kata Mahfudz.
Muslim Rohingya
atau oleh orang Myanmar disebut "Bengali" tidak memiliki
kewarganegaraan yang jelas. Menurut pemerintah Myanmar, orang Rohingya
adalah warga Bangladesh sehingga harus dipulangkan ke negara tersebut.
Namun, pemerintah Bangladesh malah justru merepatriasi warga Rohingya
karena tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Tidak ayal, Rohingya
terus menjadi korban diskriminasi.
Menurut laporan pemerintah
Myanmar, sudah 77 orang tewas dalam konflik etnis di wilayah Arakan
sejak Mei lalu. Namun, data ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jumlah
yang lain disampaikan berbagai media, termasuk Press TV Iran, yang
mengatakan korban tewas mencapai 600 orang.
Human Rights Watch
mencatat pemerintah Myanmar telah membiarkan kekerasan terjadi. Bahkan,
dalam laporanmereka dikatakan bahwa aparat keamanan malah turut serta
membunuh dan memperkosa wanita-wanita muslim Rohingya. (Vivanews)