Komentar
Cita-cita demokrasi Suu Kyi, yang baru saja untuk pertama kali lolos masuk parlemen Myanmar, bakal diuji dengan cara dia menangani permasalahan konflik orang Rohingya. Konflik antara warga Rakhine dan muslim Rohingya terus memakan korban sampai saat ini salah satunya karena pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Zahir Khan, menyebut tragedi kemanusiaan itu sangat menyedihkan. Dia menyesalkan sikap Amerika Serikat dan sekutunya bersama PBB tidak mau tahu jika korban tragedinya adalah kelompok Muslim minoritas.
"Kita harus datang ke Kedutaan Myanmar, protes. Kita buat satu pernyataan ke PBB, kedutaan Myanmar dan pemerintah Indonesia sebagai negara Islam terbesar, ASEAN juga, bicaralah dan protes," seru dia dalam pertemuan Ormas Islam di aula kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (25/7).
Perwakilan DPP Hizbut Tahrir, Budi Dharmawan, mendukung MUI memberikan sikap dan tindakan dalam kasus tersebut. Bukan saja dari sudut pandang kemanusiaannya, tapi ada kaum Islam yang ditindas. Jika MUI diam saja dapat dianggap menciderai ukhuwah islamiah.
Dia pun mempertanyakan peran Aung San Suu Kyi. Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu memang malah bepergian ke Eropa saat kasus kemanusiaan itu mencuat. Dan hingga kini Suu Kyi belum berbicara pembelaan terhadap korban pembantaian yang sudah berlangsung kurang lebih dua bulan belakangan ini.
"Dimana Aung San Suu Kyi? Dia mendapat sanjungan di sana di tengah pembantaian ini. Kita harus bersikap jika kaum muslim minoritas hidup di mayoritas non-muslim selalu dizalimi. Ini juga menjadi bukti bahwa HAM, demokrasi bukan untuk Islam," ujarnya.
"Jika kaum Muslim ditindas, mana pendekar HAM? Mana pendekar demokrasi? Mereka diam semua. Ini juga memberikan bukti bahwa HAM hanya menjadi alat untuk menancapkan hegemoni mereka di dunia," lanjutnya.(rmol)