Isu Kenaikan BBM Naikan Harga Kebutuhan Pokok, Beban Buruh Makin Berat

Islam edia - Menjelang hari buruh, DPR mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok yang naik akibat isu kenaikan BB...

Islamedia - Menjelang hari buruh, DPR mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok yang naik akibat isu kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Kenaikan ini dianggap menyebabkan beban ekonomi yang semakin berat terutama bagi buruh. “Kenaikan bahan – bahan pokok menyebabkan daya beli buruh yang menurun karena UMK nya tetap. Pemerintah harus segera turun tangan turunkan harga kebutuhan pokok agar beban buruh berkurang,” Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran di Jakarta, Senin (30/9).

Menghadapi momentum hari buruh ini, Herlini meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) segera merevisi 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan menjadikan program prioritas yang haus diselesaikan dalam beberapa bulan kedepan, “Harus ada tenggak waktu selesai revisi secepatnya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang terus berulang tiap tahunnya. Ini sepenuhnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi kelompok buruh” kata politisi PKS ini.

DPR mendukung sepenuhnya pembentukan wadah persatuan buruh yang dibentuk bernama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Organisasi ini diharapkan mempersatukan berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing organisasi menjadi kepentingan bersama dan untuk kepentingan buruh secara luas.

“Sebuah kemajuan yang luar biasa buruh bisa duduk bersama dalam satu wadah. Kita berharap dengan dibentuknya MPBI Kepentingan-kepentingan buruh akan lebih dikedepankan dalam setiap gerakan dan aksinya,” ujar Herlini.

Herlini meyakinkan, bahwa DPR akan terus bersinergi bersama kelompok buruh untuk mencari solusi terhadap permsalahan buruh yang tak kunjung diselesaikan pemerintah, seperti upah murah, masalah kontrak dan outsorching. “Kami juga akan mengawal pelaksanaan dari UU BPJS yang telah disahkan,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ini.(fpks)