FSpeed Tolak OJOL Dikategorikan sebagai UMKM

Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed) menolak rencana pengkategorian pengemudi ojek online (ojol), taksi online, dan kurir berbasis apl

Islamedia -  Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed) menolak rencana pengkategorian pengemudi Ojek Online (OJOL), taksi online, dan kurir berbasis aplikasi sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (19/8), FSpeed menilai pengemudi transportasi online merupakan pekerja transportasi berbasis platform digital, bukan pelaku usaha yang sepenuhnya memiliki kendali atas kegiatan usahanya.

FSpeed beralasan pengemudi tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tarif, sistem kerja, distribusi order, algoritma, hingga mekanisme pemberian sanksi yang berlaku di platform aplikasi.

"OJOL BUKAN UMKM. OJOL ADALAH PEKERJA TRANSPORTASI BERBASIS PLATFORM DIGITAL," tegas FSpeed dalam pernyataannya.

Soroti Status Pekerja

FSpeed juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, 1 Mei 2026, menyampaikan kebijakan perlindungan bagi pekerja transportasi online melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan pengemudi, termasuk jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan.

"Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan," kata Prabowo dalam pidatonya di Monas, 1 Mei 2026.

Presiden juga menegaskan pembagian pendapatan yang lebih besar bagi pengemudi. Dalam kebijakan tersebut, pengemudi memperoleh minimal 92 persen, sedangkan potongan untuk aplikator maksimal 8 persen.

Atas dasar itu, FSpeed mempertanyakan alasan pengemudi transportasi online kembali diarahkan ke kategori UMKM.

Dinilai Tidak Memiliki Karakteristik Usaha Mandiri

Menurut FSpeed, status UMKM tidak menggambarkan kondisi kerja pengemudi di lapangan.

Pengemudi memang menggunakan kendaraan dan bekerja secara langsung melayani konsumen, tetapi berbagai aspek utama pekerjaannya ditentukan oleh platform. Hal tersebut mencakup tarif, distribusi order, sistem rating, insentif, algoritma hingga mekanisme suspend.

FSpeed menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan pengemudi terhadap sistem platform.

Karena itu, pemberian label UMKM dinilai tidak serta-merta mengubah hubungan ekonomi dan kerja yang berlangsung antara pengemudi dengan perusahaan platform.

Khawatir Perlindungan Pekerja Tergerus

FSpeed juga mengingatkan agar program pemberdayaan ekonomi tidak menggantikan kebutuhan perlindungan terhadap pengemudi.

Menurut organisasi tersebut, pengemudi membutuhkan jaminan sosial, keselamatan kerja, pendapatan yang layak, kepastian tarif, perlindungan dari pemutusan akses secara sepihak, serta hubungan yang lebih adil dengan perusahaan platform.

FSpeed juga menilai akses pembiayaan tanpa kepastian pendapatan dapat berpotensi menambah beban ekonomi pengemudi.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang telah mendorong pembahasan mengenai posisi pengemudi dalam ekosistem UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman, misalnya, pada Juli 2026 menyatakan pemerintah telah berdialog dengan sejumlah komunitas dan asosiasi ojol terkait kondisi pendapatan pengemudi setelah penerapan pembagian komisi 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator.

Minta Pemerintah Konsisten

FSpeed meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan perlindungan pekerja transportasi online.

Dalam pernyataannya, FSpeed meminta pemerintah menghentikan rencana pengkategorian pengemudi transportasi online sebagai UMKM dan memastikan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 berjalan secara konsisten.

Organisasi tersebut juga meminta pengemudi dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut kehidupan dan masa depan mereka.

Selain itu, FSpeed meminta pemerintah memastikan perusahaan platform tidak mengalihkan risiko dan tanggung jawab usahanya kepada pengemudi.

FSpeed menegaskan tidak menolak program pemberdayaan ekonomi bagi pengemudi. Namun, pemberdayaan dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak dan perlindungan yang melekat pada posisi pengemudi sebagai pekerja.

"Kami ingin pengemudi naik kelas secara ekonomi, bukan kehilangan haknya sebagai pekerja," kata FSpeed.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budiman Sudardi, Presiden Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSpeed).