Kerjasama ACN dan LKHK di Bidang Kajian Hukum: Kita Akan Merumuskan DIM RUU P-KS

Kerjasama ACN dan LKHK di Bidang Kajian Hukum: Kita Akan Merumuskan DIM RUU P-KS

Rabu, 08 Januari 2020
Islamedia - "Agenda terdekat yang akan menjadi fokus ACN di bidang hukum adalah membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU P-KS versi ACN. Selama ini yang sudah ada adalah DIM versi Pemerintah dan AILA saja. ACN perlu membuat DIM untuk meyampaikan sudut pandangnya sebelum menyampaikan tuntutan ke DPR.”, ujar Indramayu yang kini menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum ACN.

Senin malam, (6/1/2020) Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) melakukan pertemuan tertutup dengan Lembaga Kajian Hukum KAMMI. Pertemuan di kawasan Kebon Sirih, JakPus ini dihadiri oleh Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI (LKHK) dan sejumlah anggota lainnya.

Koordinator ACN, Erik Armero mengungkapkan bahwa tujuan diadakan pertemuan ini adalah memperkuat kerjasama di bidang kajian hukum. Hal ini berkaitan dengan agenda ACN yang fokus pada pendekatan hukum di beberapa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan isu kesusilaan, feminisme dan gender.

Karena LKHK memang fokus di kajian dan menyusun hasil kajian, kami berencana untuk men-support di aspek tersebut. Alhamdulillaah isu kesusilaan juga menjadi fokus utama LKHK selama dua tahun kedepan. Jadi, kami bersyukur dengan adanya kerjasama dengan ACN, segala kegelisahan kita ternyata dirasakan oleh teman-teman yang lain. Kerjasama ini sangat baik dan mudah-mudahan kami dapat berkontribusi dengan baik.”, kata Mira Fajri, selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI.

Pada malam itu, LKHK dan ACN juga menyepakati bahwa Koordinator Bidang Hukum ACN yang sebelumnya dipegang oleh Mira Fajri dialihkan kepada Indramayu. Indramayu akan bertanggung jawab pada beberapa rangkaian agenda Aliansi Cerahkan Negeri yang berkaitan dengan DPR. Hal ini juga sekaligus membuktikan bukti kuatnya komitmen Aliansi Cerahkan Negeri untuk terus bergerak di isu terkait kesusilaan, feminisme dan gender tak hanya dalam lingkup regional di DPRD Jabodetabek tapi juga dalam lingkup nasional yakni DPR. [islamedia/abe/pijaro]