KomentarIslamedia - Bank Palestina menolak menerima dana bantuan Qatar untuk pegawai pemerintah Palestina yang direkrut semasa pemerintahan Hamas di Jalur Gaza, demikian ungkap Dubes Qatar dan Ketua Komite Qatar Untuk Rekontruksi Jalur Gaza Muhamad Al-Emadi, Selasa (2/8).
Diberitakan Anadolu, Al-Emadi menyampaikan bahwa Emir Qatar memerintahkan untuk membayarkan gaji pegawai sektor sipil di Gaza sebesar 31 juta dolar.
"Hal ini untuk meringankan kesulitan kehidupan di Jalur Gaza," ujarnya, seperti dikutip Middle East Online.
Ia menjelaskan komite telah menerima daftat nama pegawai Gaza dan berkeinginan untuk membayar gajinya sama seperti dana bantuan sebelumnya melalui kantor pos pemerintah.
Lebih lanjut, Al-Emadi mengatakan komite Qatar telah diundang Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah untuk mengunjungi Gaza untuk mengambil bagian dalam peresmian fase kedua Kota Perumahan Syaikh Hamas.
Ia menambahkan, kontrak untuk proyek baru senilai 40 juta dolar akan ditandatangani bersama kontraktor di Gaza bersamaan dengan kunjungannya ke Gaza.
Setiap langkah kerja komite di Gaza, ujar Al-Emadi, selalu dalam koordinasi penuh dengan otoritas Palestina. [islamedia/abe]
Diberitakan Anadolu, Al-Emadi menyampaikan bahwa Emir Qatar memerintahkan untuk membayarkan gaji pegawai sektor sipil di Gaza sebesar 31 juta dolar.
"Hal ini untuk meringankan kesulitan kehidupan di Jalur Gaza," ujarnya, seperti dikutip Middle East Online.
Ia menjelaskan komite telah menerima daftat nama pegawai Gaza dan berkeinginan untuk membayar gajinya sama seperti dana bantuan sebelumnya melalui kantor pos pemerintah.
Lebih lanjut, Al-Emadi mengatakan komite Qatar telah diundang Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah untuk mengunjungi Gaza untuk mengambil bagian dalam peresmian fase kedua Kota Perumahan Syaikh Hamas.
Ia menambahkan, kontrak untuk proyek baru senilai 40 juta dolar akan ditandatangani bersama kontraktor di Gaza bersamaan dengan kunjungannya ke Gaza.
Setiap langkah kerja komite di Gaza, ujar Al-Emadi, selalu dalam koordinasi penuh dengan otoritas Palestina. [islamedia/abe]