Pada Hari Kemerdekaan Myanmar, Muslim Myanmar Malah Tidak Merdeka

Islam edia - Tindakan diskriminasi dan intoleransi kembali dipertontonkan penguasa Myanmar, didukung oleh sebagian agamawan Budha dan komun...

Islamedia - Tindakan diskriminasi dan intoleransi kembali dipertontonkan penguasa Myanmar, didukung oleh sebagian agamawan Budha dan komunitas nasionalis Budha di sana. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu pada Senin (4/1//2016) lalu, otoritas Myanmar telah menegah pelaksanaan perayaan di sebuah masjid di pinggiran kota Yangon. Penegahan itu akibat komplain yang diajukan tokoh ekstrimis agama Budha, biksu Wirathu.

Seorang pengurus DKM mengatakan kepada Anadolu melalui telepon, bahwa umat Islam di sana telah merencanakan perayaan milad satu abad Masjid Jami, pada 4 Januari lalu, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Myanmar.

Tetapi, pada hari Ahad, otoritas lokal menolak permohonan izin untuk acara tersebut.

"Kami telah merencanakan perayaan itu pada hari kemerdekaan, agar banyak orang dapat ikut serta dalam kegiatan, karena pas hari libur," ujar pengurus DKM yang meminta dirahasiakan namanya, demi tujuan keamanan.

"Namun otoritas lokal berdalih, bahwa kami tidak diperbolehkan menyelenggarakan perayaan besok (Senin). Mereka mengatakan, bahwa segala perayaan lainnya, khususnya upacara keagamaan di masjid, tidak boleh diadakan pada hari kemerdekaan."

Saat berita ini diturunkan, keterangan dari pihak otoritas lokal belum dapat diperoleh.

Pada Ahad malam, tokoh ekstrimis agama Budha, biksu Wirathu, mengirimkan postingan di Facebook. Ia memposting ihwal anggota lokal Ma Ba Tha, sebuah kelompok nasionalis Budha, yang memprotes agar perayaan itu seharusnya tidak boleh diadakan di masjid di kawasan kota Teikgyi.

"Karena kami mendengar, bahwa mereka berencana untuk menyebarluaskan khotbah soal Rohingya, pada perayaan satu abad di masjid itu," dalih Wirathu dalam postingannya, seraya menuding umat Islam sedang melakukan "testing the water" kepada Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menyusul kemenangan partai politik itu pada pemilu November lalu, dan akan mulai berkuasa pada Maret mendatang.

Kendati selama ini pimpinan partai NLD, Aung San Suu Kyi, yang juga dikenal sebagai peraih Nobel perdamaian itu, terus mengambil jarak terhadap isu pelanggaran HAM yang menimpa umat Islam Myanmar, para pengamat menilai, bahwa tekanan dari berbagai kelompok HAM dan investor dari luar akan mendorong partai pemenang pemilu itu untuk bersikap berani, dalam mengakhiri praktik penindasan berdasar agama yang terjadi di Myanmar sejak lama.

Wirathu sendiri dikenal memimpin kampanye ganas anti-Muslim di seluruh penjuru negeri Myanmar. Kampanye kebenciannya itu, menyebabkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh banyak orang, hingga memakan banyak korban jiwa, khususnya di wilayah barat Myanmar Rakhine, daerah yang mayoritas dihuni komunitas muslim Rohingya.

Ia mengancam umat Islam Myanmar (yang oleh banyak kelompok HAM disebut sebagai korban penindasan negara), agar tetap "damai", atau "cukup kabur" dari Myanmar.

Pada hari Senin, pengurus DKM mengoreksi, bahwa pihak masjid tidak ada rencana apapun untuk membahas masalah Rohingya ataupun menuntut dipenuhinya hak-hak warga Rohingya.

"Kami cuma ingin lebih banyak orang ikut bergabung pada kegiatan di hari libur nasional itu," ujarnya.

Tanggal 4 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai hari kemerdekaan Myanmar, menandai lepasnya negara itu dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. (ismed/iina)