KomentarIslamedia - Sejak lama, pasca kudeta militer tahun 1980, Jilbab yang merupakan kewajiban berpakaian bagi wanita muslim, telah dilarang di depan umum, universitas, sekolah dan gedung-gedung pemerintah di Turki.. Elit sekuler Turki, termasuk jenderal, hakim dan rektor universitas, kukuh menentang pelarangan jilbab di semua tempat.
Namun, untuk pertama kalinya, kini Turki memiliki menteri berjilbab di negara sekuler tersebut. Aysen Gurcan, akademisi berusia 52 tahun, diangkat menjadi menteri yang bertanggung jawab soal keluarga dan kebijakan sosial dalam pemerintahan sementara Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, yang akan memimpin negara hingga pemilihan umum pada 1 November ke depan.
Dilansir oleh Republika, pemilihan umum pada (7/6) lalu menemui jalan buntu tanpa memenangkan partai mayoritas, yang sebenarnya diperlukan untuk membentuk pemerintahan partai tunggal. Pembicaraan koalisi antara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) dan tiga partai parlemen lainnya juga tidak membuahkan hasil.
Ada 25 posisi kementerian di pemerintah Turki. Tiga portofolio penting adalah kementrian dalam negeri, transportasi dan keadilan, yang akan dialokasikan untuk tokoh non partisan. Sementara 11 lainnya harus masuk ke Partai AK dengan partai-partai oposisi seharusnya mengambil sisa 11.
Pada tahun 2008, Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan (AK) melewati perubahan konstitusi untuk mengurangi pembatasan jilbab di universitas. Pada bulan November 2012, Turki telah mencabut larangan selama puluhan tahun untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah Islam. [republika/islamedia]