KomentarNegara di Eropa Tengah ini menyuarakan dukungan bagi kelangsungan demokrasi di Mesir. Tidak tanggung-tanggung, anggota parlemen sah Mesir hasil Pemilu 2011 disambut baik di hadapan sidang parlemen yang disiarkan langsung oleh televisi ke seantero negeri.
Itulah Parlemen Austria yang menyerukan kepada pemerintah Austria, untuk ikut ambil bagian melalui Uni Eropa dan PBB, dalam melakukan tekanan terhadap rezim militer di Mesir, agar menghentikan eksekusi hukuman mati atas Presiden Muhammad Mursi dan tahanan politik lainnya, terlepas dari perbedaan ideologi dengan Ikhwanul Muslimin.
Parlemen negara republik berbendera merah putih merah tersebut, juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengintervensi rezim milter Mesir, agar menghormati prinsip-prinsip umum Uni Eropa dan PBB yang menggariskan pembatalan hukuman mati dan penghormatan terhadap HAM secara umum.
Sikap dan langkah signifikan dari parlemen Austria itu muncul selama kunjungan delegasi rombongan parlemen sah Mesir (di pengasingan) yang dikepalai oleh Mohamed Al-Fiqi, bersama Osama Suleiman dan Amer Abdel-Rahim, pada 7-8 Juli 2015 lalu.
Delegasi parlemen Mesir tersebut diterima dengan sambutan ramai dan meriah, pada sesi sidang parlemen yang juga disiarkan langsung oleh televisi nasional Austria. Selama sidang berlangsung, para delegasi menyampaikan secara rinci situasi tragis di Mesir setelah kudeta militer, hingga parlemen Austria menjadwalkan sesi khusus mendiskusikan isu Mesir pada hari berikutnya (8 Juli 2015) setelah sebuah permintaan dibuat oleh keempat fraksi yang ada di parlemen.
Dengan kehadiran delegasi parlemen Mesir dan Menlu Austria, sesi sidang 8 Juli (yang juga disiarkan secara langsung oleh televisi Austria) mendiskusikan situasi keseluruhan di Mesir, pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi di sana, pembantaian di Alun-alun Rabaa, dan vonis-vonis hukuman mati yang dikeluarkan terhadap pihak oposisi rezim kudeta.
Selama berlangsungnya sesi diskusi itu, seorang aleg dari partai berkuasa Partai Sosialis mengecam kekejaman dan pelanggaran HAM di Mesir, serta mengutuk keras penjatuhan hukuman mati terhadap Presiden Muhammad Mursi, pemimpin Ikhwanul Muslimin Muhammad Badie, para anggota parlemen Mesir, dan juga para oposan rezim kudeta lainnya.
Parlemen Austria meminta pemerintah untuk mengintervensi tanpa menunda-nunda, pada semua tingkat hubungan bilateral, dengan Uni Eropa dan PBB, untuk melakukan tekanan atas pemerintahan Mesir agar menghormati HAM dan untuk mencabut penjatuhan hukuman mati yang divoniskan belakangan ini.
Selama sesi voting berlangsung, para anggota Parlemen Austria secara aklamasi menyetujui bahwa apa yang teradi di Mesir pada 3 Juli 2013 merupakan sebuah kudeta militer. Mereka juga berkeberatan terhadap penerapan hukaman mati dan mengutuk keras pelanggaran HAM di Mesir.
Parlemen Austria berjanji untuk ambil bagian dalam peringatan tahunan pembantaian Rabaa, yang akan diselenggarakan pada 14 Agustus.
Langkah parlemen Austria ini merepresentasikan langkah berbeda dari parlemen di Uni Eropa dalam konteks Revolusi Mesir dan penegakan HAM di Mesir. Ia juga menjadi tamparan keras di muka rezim kudeta militer yang terus berupaya memblokade Revolusi Mesir. (iweb/ismed)
Itulah Parlemen Austria yang menyerukan kepada pemerintah Austria, untuk ikut ambil bagian melalui Uni Eropa dan PBB, dalam melakukan tekanan terhadap rezim militer di Mesir, agar menghentikan eksekusi hukuman mati atas Presiden Muhammad Mursi dan tahanan politik lainnya, terlepas dari perbedaan ideologi dengan Ikhwanul Muslimin.
Parlemen negara republik berbendera merah putih merah tersebut, juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengintervensi rezim milter Mesir, agar menghormati prinsip-prinsip umum Uni Eropa dan PBB yang menggariskan pembatalan hukuman mati dan penghormatan terhadap HAM secara umum.
Sikap dan langkah signifikan dari parlemen Austria itu muncul selama kunjungan delegasi rombongan parlemen sah Mesir (di pengasingan) yang dikepalai oleh Mohamed Al-Fiqi, bersama Osama Suleiman dan Amer Abdel-Rahim, pada 7-8 Juli 2015 lalu.
Delegasi parlemen Mesir tersebut diterima dengan sambutan ramai dan meriah, pada sesi sidang parlemen yang juga disiarkan langsung oleh televisi nasional Austria. Selama sidang berlangsung, para delegasi menyampaikan secara rinci situasi tragis di Mesir setelah kudeta militer, hingga parlemen Austria menjadwalkan sesi khusus mendiskusikan isu Mesir pada hari berikutnya (8 Juli 2015) setelah sebuah permintaan dibuat oleh keempat fraksi yang ada di parlemen.
Dengan kehadiran delegasi parlemen Mesir dan Menlu Austria, sesi sidang 8 Juli (yang juga disiarkan secara langsung oleh televisi Austria) mendiskusikan situasi keseluruhan di Mesir, pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi di sana, pembantaian di Alun-alun Rabaa, dan vonis-vonis hukuman mati yang dikeluarkan terhadap pihak oposisi rezim kudeta.
Selama berlangsungnya sesi diskusi itu, seorang aleg dari partai berkuasa Partai Sosialis mengecam kekejaman dan pelanggaran HAM di Mesir, serta mengutuk keras penjatuhan hukuman mati terhadap Presiden Muhammad Mursi, pemimpin Ikhwanul Muslimin Muhammad Badie, para anggota parlemen Mesir, dan juga para oposan rezim kudeta lainnya.
Parlemen Austria meminta pemerintah untuk mengintervensi tanpa menunda-nunda, pada semua tingkat hubungan bilateral, dengan Uni Eropa dan PBB, untuk melakukan tekanan atas pemerintahan Mesir agar menghormati HAM dan untuk mencabut penjatuhan hukuman mati yang divoniskan belakangan ini.
Selama sesi voting berlangsung, para anggota Parlemen Austria secara aklamasi menyetujui bahwa apa yang teradi di Mesir pada 3 Juli 2013 merupakan sebuah kudeta militer. Mereka juga berkeberatan terhadap penerapan hukaman mati dan mengutuk keras pelanggaran HAM di Mesir.
Parlemen Austria berjanji untuk ambil bagian dalam peringatan tahunan pembantaian Rabaa, yang akan diselenggarakan pada 14 Agustus.
Langkah parlemen Austria ini merepresentasikan langkah berbeda dari parlemen di Uni Eropa dalam konteks Revolusi Mesir dan penegakan HAM di Mesir. Ia juga menjadi tamparan keras di muka rezim kudeta militer yang terus berupaya memblokade Revolusi Mesir. (iweb/ismed)