Komentar
Dalam keteranganya, menteri luar negeri Palestina, Selasa (9/6) mengecam kebijakan Israel tersebut. Kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi bangsa Palestina, disamping dalam rangka menyembunyikan kejahatan sebenarnya yang dilakukan pemerintah Zionis terhadap bangsa dan Al-Quds.
Dia menekankan pentingnya peranan koresponden Khusus PBB dan pejabat internasional lainnya dalam mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina, disamping untuk meletakkan dasar-dasar akuntabilitas dan penegakkan hokum internasional, terutama di wilayah-wilayah jajahan terhadap "Israel" dan lembaga-lembaganya yang secara sistematis dan masif menghabisi hak-hak Orang-orang Palestina.
Dalam konteks yang sama, Kementerian Luar Negeri Palestina telah mengarahkan undanganya secara terbuka kepada semua koresponden Khusus PBB untuk melaksanakan tugasnya terkait situasi hak asasi manusia di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Al-Quds. [Infopalestina/islamedia/YL]