Komentar
Dalam pertemuan itu dibahas penolakan resolusi kecaman terhadap pembersihan etnis muslim atau genosida di Rohingya Myanmar. Sebaliknya dengan Eropa dan Amerika justru mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi tersebut.
"Kongres Amerika adalah yang pertama kali akan membuat resolusi terhadap kasus Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Menurut mereka, Indonesia termasuk negara yang tidak mendukung pencegahan genosida di Rohingya. Tentu saja ini akan menjadi masukan kami untuk dibahas di Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” papar Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/10).
Fadli memastikan, masukan tersebut akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia yang juga sejalan dengan konstitusi.
“Kami juga akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap ini sejalan dengan konstitusi kita. Mengingat konstitusi kita banyak membicarakan hal tentang HAM. Saya rasa masyarakat kita juga fokus terhadap kasus Rohingya, agar terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi di negara kawasan Southeast Asia,” tambahnya.
Menurut Fadli pula, keselamatan pengungsi Rohingya harus dijamin mendapat transit area yang baik dan perlakuan manusiawi, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya.
"Mereka ini adalah korban pelanggaran hak asasi manusia," tegas Fadli yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra.[RMonline/Islamedia/YL]
