Komentar
Jiwa
aktifis telah membawanya selama lebih dari 25 tahun berkiprah membangun
sejumlah institusi pendidikan dan pengembangan SDM seperti: Program Pembinaan
Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS Nurul Fikri), lembaga yang memberikan
beasiswa dan pembinaan terpadu kepada mahasiswa berprestasi, aktif
berorganisasi dan memiliki kepedulian sosial tinggi.
Peserta
program diseleksi dari mahasiswa ITB, UNPAD, UI, IPB, UGM, ITS, dan UNAI dalam
rangka berkhidmat pada upaya pembentukan pemimpin-pemimpin masa depan, dengan
integritas moral, akseptabilitas sosial, dan kredibilitas profesional yang
tinggi; moderat; serta peduli terhadap kemajuan bangsa.
Suharna
juga salah seorang pendiri dan pembina masyarakat ilmuwan dan teknologi
Indonesia (MITI). Lembaga yang berdiri tahun 2004 dan membangun jaringan di
dalam dan luar negeri, mencakup lebih dari 300 ilmuwan Doktor Indonesia, serta
MITI-Mahasiswa di 30 provinsi, dalam rangka akselerasi pengembangan SDM Iptek
serta penguasaan dan pemanfaatan Iptek di seluruh lini kehidupan masyarakat.
Ketika
dentuman reformasi membuka partisipasi politik warga seluas-luasnya, ia pun
aktif menjadi salah seorang anggota pendiri Partai Keadilan. Sebelum menjabat
sebagai Menristek RI 2009-2011 pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Suharna
Surapranata adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), sekaligus sebagai Anggota DPR-RI terpilih untuk Periode 2009-2014.
PLATFORM
PERJUANGAN:
Pemberdayaan
peran DPD RI sebagai salah satu upaya perbaikan sistem ketatanegaraan untuk
meningkatkan kualitas demokrasi dan kebersamaan semua komponen bangsa dalam
membangun Indonesia, khususnya memajukan Jawa Barat.
Kita
mencitakan Indonesia menjadi negara kuat, yang membawa misi rahmat keadilan
bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban, serta
manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.
Negara
kuat adalah negara yang mandiri dan mampu memenuhi hal mendasar dalam dirinya;
misalnya soal ketahanan pangan; ketahanan energi; ketersediaan air;
pertahanan-keamanan; kesehatan dan obat; dan lain sebagainya.
Pembangunan
bangsa merupakan hak sekaligus kewajiban rakyat, bukan hanya negara. Karenanya
perlu diperjuangkan pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun
ekonomis, yang akan mengantarkan mereka pada posisi sejajar sebagai mitra
pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama membangun negeri.
Partisipasi
total masyarakat. Total masyarakat, pengusaha, pemerintah dan kerjasama
internasional, sebagai gerakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah
keniscayaan dalam mengelola negara. Orkestra ini digelorakan dalam kerangka
yang bersifat integral, global dan universal, menuju keadilan dan kesejahteraan
bagi terwujudnya Indonesia Madani yang kita citakan.
#AYTKTM
Apapun Yang Terjadi Kami Tetap Melayanimu ... INDONESIA.
Heri Sumantri