Komentar
Dalam kesempatan ini, Soeripto mempermasalahkan pembantaian yang luar biasa sebagai crime against humanity ini tidak mendapat respon yang memadai dari Pemerintah Republik Indonesia selaku negara sahabat. “Kami juga menyesalkan statemen Presiden RI yang mengatakan agar pihak – pihak terkait mengadakan rekonsiliasi. Adalah aneh, karena mustahil mengadakan rekonsiliasi dengan pihak – pihak yang melakukan kejahatan kemanusiaan,” jelas Soeripto.
Komnas KDM juga mendesak agar Pemerintah RI mengangkat kasus Crime Against Humanity ini ke United Nation Human Right Council (UNHRC) di Jenewa dan segera membentuk Comission on Inquiry.
Sementara itu, Febrian A Ruddyard menjelaskan bahwa hari ini Menlu RI Marty Natalegawa sedang bertemu Sekjen PBB untuk menyampaikan masalah Mesir. “Mesir adalah counter part utama. Kita akan sangat kehilangan jika Mesir tidak menjalankan fungsinya,” jelas Febrian. Beliau juga menyatakan bahwa sudah ada shifting (perubahan sikap) dari Presiden RI mengenai Tragedi Kemanusiaan di Mesir ini. “Kami (Pemerintah RI) juga akan membantu secara netral. Kami terpanggil karena tragedi Kemanusiaan ini, karena itu Kemenlu sedang meminta assesment dari KBRI Mesir,” ungkapnya.
Febrian juga menambahkan bahwa Kemlu akan memfasilitasi Komnas KDM sebagai pihak Independen dalam menyampaikan pesan – pesannya. Pemerintah RI juga akan mendorong resolusi melalui Chapter 7 Dewan Keamanan PBB.
Dalam akhir pertemuan, Komnas KDM meminta Pemerintah RI untuk membantu penjagaan keamanan terhadap relawan Kemanusiaan Indonesia di Mesir dan mengecam kudeta militer yang menjadi sebab utama terjadinya Tragedi Kemanusiaan ini.