Komentar
Fenomena itu sedang dijalankan Netty Heryawan, istri calon gubernur incumbent Ahmad Heryawan. Perempuan kelahiran Jakarta, 15 Oktober 1969 mendukung secara langsung sang suami sebagai salah satu juru kampanye alias jurkam dari pasangan nomor urut 4 itu. Netty selalu mendampingi Heryawan ke mana pun sang calon pergi ke berbagai tempat untuk kampanye.
“Tim pemenangan menunjuk saya sebagai salah satu jurkam,” ujar Netty kepada wartawan seusai orasi dalam salah satu kegiatan kampanye Heryawan, beberapa waktu lalu.
Mengemban amanah sebagai jurkam, membuat Netty rela untuk cuti dari jabatannya di sejumlah organisasi. Padahal saat ini, perempuan yang dididik dari ayah seorang ABRI (saat ini TNI) ini memiliki jabatan strategis, di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, Ketua Dekranasda Jabar, Ketua P2TP2A, dan lain-lain.
“Saya cuti untuk sementara supaya tidak mengganggu kinerja organisasi," ucapnya.
Netty juga mengaku telah meminta izin kepada keenam anaknya untuk membantu suami berkampanye. Beruntung, seluruh anak-anaknya mengizinkan sang ibu untuk membantu sang ayah.
“Anak-anak sudah paham dengan konsekuensi memiliki ayah seorang politisi dan ibu yang berkegiatan dalam organisasi,” ucapnya.
Menurut Netty, tugas sebagai jurkam tidak sulit mengingat dirinya kerap berorganisasi jauh sebelum menikah dengan Heryawan. Setelah menikah, kegiatan organisasinya pun terus berlanjut tanpa dihalangi sang suami.
Selain itu, kata dia, jabatan jurkam membuatnya bisa mendampingi secara langsung sang suami ketika sedang berkampanye ke berbagai daerah di Jabar. Dirinya pun dapat merawat suami secara langsung seperti mengingatkan makan, memberi vitamin tambahan, dan lain-lain.
“Banyak manfaat jadi jurkam, salah satunya saya bisa langsung melayani kebutuhan suami," ucapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan menilai seorang istri yang menjadi jurkam sang suami perlu melepas jabatan publik yang sedang diembannya. Selain Netty Heryawan dan Sendy Yusuf yang menjabat sejumlah organisasi di tingkat Jabar, istri cagub Irianto MS Syafiuddin juga menjabat sebagai Bupati Indramayu.
“Kalau jabatannya sebagai PNS atau jabatan publik, maka itu harus dilepas terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka boleh jadi jurkam supaya tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Asep.
Meski begitu, bebernya, keterlibatan istri membantu kandidat terbilang efektif. Sebab, istri bisa merangkul dan memikat pemilih perempuan dengan cara pendekatan personal. Tak hanya itu, dia menilai ketika istri memainkan perannya sebagai jurkam, mereka bisa meyakinkan pemilih dengan cara menceritakan keseharian kandidat. Bahkan, istri juga bisa mengumbar janji layaknya kandidat, misalnya tentang antikorupsi.
“Jualan kampanyenya bisa antikorupsi karena biasanya istrilah yang kerap membuat suami melakukan tindakan korupsi,”ucapnya.(inilah)