Komentar
bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
melakukan kajian terhadap mekanisme pembuatan APBD pada Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD). Hasilnya cukup mengherankan. Ada pemerintah
daerah yang nyaris bangkrut.
"Tak bisa bayar gaji (PNS), miris sekali," kata Wakil Ketua KPK Bidang
Pencegahan, Adnan Pandu Pradja, di kantornya, Selasa, 27 November 2012.
Menurutnya, hal itu merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan akibat salah
mengelola anggaran belanja daerah. Gemuknya postur birokrasi dinilai juga
menyumbang kebangkrutan itu.
"Sebagian Pemda lebih besar biaya staffing dibanding belanja modal, kepala
daerah saat terpilih langsung bawa grupnya."
Adnan tidak merinci pemerintah daerah mana saja yang kondisinya
memprihatinkan itu. Kajian itu juga belum sampai mengendus tindak pidana
korupsi, baru menemukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Adnan, ada juga pemerintah daerah yang pantas dijadikan teladan,
yakni Pemda Jawa Barat. Jawa Barat dinilai memiliki rasio ideal dalam hal
belanja pegawai dan belanja modal. "Setelah kita buat kajian, akan ada
rencana aksi." [viva]