Islamedia - Wakil Ketua Fraksi PKS
di DPR RI, Almuzzammil Yusuf mengusulkan agar Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf
Kalla dan Mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid menjadi mediator penyelesaian
konflik di Myanmar. Namun, hal itu jangan menutup pintu bagi organisasi
masyarakat yang ingin memberikan bantuan sosial langsung ke Myanmar.
“ Kami mengusulkan dua
tokoh utama yang akan menjadi mediator penyelesaian konflik di Myanmar, yaitu Pak
Jusuf Kalla dan Pak Hidayat Nurwahid.” Ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi
PKS ini di Jakarta, 8 Agustus 2012.
Alasannya menurut
Muzzammil, kedua tokoh ini dikenal baik oleh masyarakat dan para pemimpin ASEAN
sebagai seorang Muslim moderat. Selain itu keduanya piawai dalam bernegosiasi
dan menjadi mediator dalam berbagai persoalan konflik dan Internasional.
“ Pak Jusuf Kalla
selaku mantan wakil presiden, kami usulkan mewakili pemerintah Indonesia dalam
bernegosiasi dengan Pemerintah Myanmar. Sedangkan Pak Hidayat dapat melobi
parlemen Myanmar, ASEAN dan OKI agar bekerjasama membantu menyelesaikan konflik
di Myanmar.” Jelasnya.
Keduanya, kata
Muzzammil, layak ditetapkan sebagai delegasi resmi Indonesia yang dikirim ke
Myanmar mewakili Pemerintah dan Parlemen. “Keduanya juga memiliki kapasitas
untuk mengumpulkan bantuan sosial bagi para korban dari negara-negara ASEAN dan
OKI.” Imbuhnya.
Penyelesaian konflik
Myanmar ini, katanya, perlu terobosan kebijakan dari Pemerintah Indonesia
sebagai pelopor ASEAN. Untuk itu, usulan agar ada delegasi resmi Indonesia
untuk menyelesaikan konflik di Myanmar
merupakan kebijakan tepat yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah sesegera
mungkin.
“Kita harus hentikan
konflik di Myanmar ini supaya jangan meluas menjadi konflik SARA lintas negara.
Ini bahaya jika tidak segera diselesaikan akan mengancam keamanan kawasan.” Tuturnya.
Politisi PKS asal
Lampung ini mendesak agar Pemerintah Indonesia mengefektifkan peran ASEAN dalam
menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan di ASEAN. Apalagi pada tahun 2015, menurutnya,
masyarakat ASEAN harus terbentuk.
“Ini kesempatan bagi
Presiden SBY dan kepala negara anggota ASEAN untuk menunjukkan kepada
masyarakat ASEAN bahwa ASEAN bukan sekedar forum seremonial dan elitis semata,
yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.” Paparnya.
Di sisi lain, menurut
Muzzammil, kebijakan tersebut jangan menutup peran organisasi masyarakat yang
ingin memberikan bantuan sosial kepada korban konflik di Myanmar.
“Intinya perlu ada
sinergisitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah, parlemen, dan ormas agar
bantuan yang diberikan membuahkan hasil yang maksimal untuk saudara-saudara
kita di Myanmar.” Tutur anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.
Untuk melakukan
diplomasi dengan parlemen Myanmar, kata Muzzammil, Fraksi PKS akan memberangkatkan
delegasi ke Myanmar. Delegasi tersebut diantaranya Hidayat Nur Wahid, Lediya
Hanifah, Herlini Amran, dan Dede Nur Hasan.
“Kami harap kedatangan
mereka dapat mempercepat penyelesaian konflik dan membantu pemenuhan hak-hak
korban konflik.” Harapnya.
Selain itu, kata
Muzzammil, ada juga dari pihak organisasi masyarakat yang akan memberikan
bantuan sosial bagi para korban konflik di Myanmar.
“Mereka kurang lebih
ada 14 ormas dalam waktu dekat akan berangkat ke Myanmar untuk memberikan
bantuan sosial kepada para korban. Mohon doanya.” Pinta Muzzammil.