Komentar
Islamedia - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak berani mempersoalkan atau mengevaluasi sikap politik partai anggota koalisi, selain PKS, jika menentang kebijakan pemerintah.
"Saya sangat heran, kenapa ketika kita (PKS-red) berbeda dengan Partai Demokrat, semua langsung mengkritisi, menghujat, mengusir bahkan sampai dikaitkan dengan persoalan kementerian," ujar Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, di Jakarta, Rabu (18/4).
Dia juga merasa heran mendengar pernyataan SBY yang mempersoalkan sikap politik PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM di rapat paripurna lalu. SBY menyampaikan pidatonya sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Namun, kata Aboe, ketika Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) berbeda pandangan dengan Partai Demokrat, misalnya, dalam isu UU Pemilu, tidak ada satu pun partai-partai di koalisi mempersoalkan hal tersebut.
"Tidak ada yang berani mengevaluasi, mengusir, atau bahkan mengutak-atik menteri-menteri dari dua partai tersebut. Apa lantaran pada takut dengan Ical (Aburizal Bakrie, ketua umum DPP Partai Golkar-red)" tanya Aboe. "Semua diam seribu bahasa," lanjut dia lagi.
Aboe mengingatkan, sistem politik di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan kabinet presidensial. Jadi, kata dia, urusan pergantian menteri atau perombakkan kabinet di tangan presiden. Petinggi partai koalisi, menurutnya, tidak layak mencampuri hak presiden. (ROL)