Islamedia - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto
mengatakan kenaikan BBM tak diperlukan sebab pemerintah dapat
melakukan efisiensi untuk menutupinya. Ia mencontohkan pendapatan
nasional dari sektor migas dalam asumsi APBN 2012 sekitar Rp 231
triliun.
Jika APBN Perubahan 2012 disahkan maka pendapatan nasional
menjadi Rp 271 triliun. Artinya ada selisih untuk kenaikan pendapatan
nasional sebesar Rp 40 triliun.
Berikutnya, anggaran subsidi pemerintah
untuk BBM tahun ini sekitar Rp 130 triliun. Pemerintah, kata Ismail,
berpendapat jika tak dilakukan kenaikan harga BBM maka anggaran subsidi
akan jebol menjadi Rp 176 triliun. Artinya, terjadi penambahan Rp 46
triliun.
Hasilnya, jika anggaran subsidi tanpa disertai kenaikan harga akan
menjebol anggaran Rp 46 triliun, itu terbayarkan dari pendapatan migas
sebesar Rp 40 triliun. Sedangkan kekurangan enam triliun sisanya,
menurut Ismail, mudah dicari. Misalnya mengurangi budget perjalanan
ke luar negeri yang besarannya Rp 21 triliun per tahun. “Efisiensi
saja enam triliun dari anggaran perjalanan ke luar negeri, Indonesia
tak akan bangkrut,” ujarnya. [hti/republika]