Kepala Intelijen Saudi: Reformasi Politik Di Arab Saudi Dalam Waktu Dekat


http://www.saudigazette.com.sa/myfiles/Images/2010/12/22/na03-big.jpg
Islamedia - Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz, Kepala Intelijen Arab Saudi, menegaskan bahwa reformasi politik kembali akan digulirkan oleh Pemerintahan Arab Saudi dalam waktu dekat.

Pangeran juga menekankan dalam Forum yang diikutinya dan bertajuk 'Negara Teluk Dan Dunia Internasional' yang di mulai digelar kemarin di Riyadh tentang pentingnya negara-negara di kawasan tersebut melakukan reformasi dan memenejnya dari sisi waktu dan tahapan yang harus dilewati. 

Dia menjelaskan bahwa hal ini menuntut adanya tanggung jawab dari pihak rakyat maupun pemerintah secara bersamaan. Agar jangan sampai seruan melakukan reformasi berubah menjadi kekacauan yang berakibat buruk bagi rakyat sebelum pemerintahnya. Apalagi reformasi yang kini sedang terjadi di kawasan sekitar seiring dengan terjadinya 'Musim Semi Arab' belum menampakkan wujud akhirnya dan kondisinya belum stabil dalam dalam sebuah bentuk yang utuh.

 Kepala Intelijen Arab Saudi tersebut juga mengajak Iran tentang pentingnya menenangkan dunia internasional bahwa program nuklirnya bersifat damai. Dia menekankan bahwa isyarat penggunaan kekuatan dalam hubungannya terhadap dunia internasional dan regional, tidak positif bagi terciptanya keamanan regional dan kawasan teluk. Tapi justeru akan menimbulkan perlombaan persenjataan dan kembali menimbulkan teori kepanikan.

"Cara paling ideal bagi Iran adalah berinteraksi dengan dunia internasional secara transparan dan memperlihatkan kepada dunia Internasional bahwa program nuklirnya bersifat damai serta tidak mengandung unsur militer di dalamnya." Paparnya.
Adapun seputar kemenangan partai-partai Islam di negara-negara Arab, beliau berkata, "Jika bangsa-bangsa Arab telah memilih apa yang mereka inginkan, maka negara-negara teluk tidak memiliki kaitan dengan kejadian tersebut." Dia menyatakan bahwa interaksi negara-negara teluk adalah kepada negara, bukan kepada lembaga tertentu.  

Diapun menjelaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi sering dituduh tidak memiliki Undang-Undang. "Itu keliru." Kemudian dia menambahkan, "Kerajaan Arab Saudi memilik Undang-Undang, yaitu Al-Quran dan Sunah. Di sana terdapat keadilan. Buktinya adalah jika ada seseorang yang datang di majelis raja, maka dia disambut oleh seratusan orang dalam satu waktu. Sikap ini telah dikenal di negara-negara teluk. Berbeda dengan pertemuan terhadap kepala pemerintahan negara-negara lainnya seperti Amerika maupun Prancis."

Dia kembali menegaskan bahwa reformasi politik di negaranya akan terus ditambah dan akan fokus dengan politik 'Al-Bab Al-Maftuh' (pintu terbuka).

(alm)