Pemprov DKI Jakarta Akan Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras Era Ahok


Islamedia Salah satu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang keuangan Pemprov DKI Jakarta, menyebutkan bahwa adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Berdasarkan temuan BPK tersebut, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas upaya tersebut, Pemprov DKI bisa meraih opini tertinggi BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI tahun anggaran 2017.

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa dalam temuannya, BPK mengarisbawahi Pemprov DKI harus segera menyelesaikan kelebihan bayar pembelian lahan sebesar Rp 191 miliar.

Ada dua opsi yang diberikan. Satu, menagih kelebihan pembelian sebesar Rp 191 miliar ke pihak Yayasan Sumber Waras. Dan kedua, melakukan pembatalan pembelian,” jelas Sandi Uno di Balai Kota DKI, Jakarta, seperti dilansir beritasatu, Rabu (30/5/2018).

Opsi pertama telah dilakukan Pemprov DKI. Yakni melakukan penagihan kelebihan pembelian ke pihak yayasan. Surat penagihan telah dilayangkan Pemprov DKI kepada pihak yayasan. Dan ia sudah mendapatkan jawaban dari pihak Yayasan Sumber Waras. Bahwa mereka tidak bersedia melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.

Ada opsi kedua, artinya kita masuk kepada opsi pembatalan. Nah untuk opsi pembatalan itu, kita sudah limpahkan ke biro hukum. Nanti biro hukum yang akan melakukan prosesnya. Nah tentunya langkah yang telah kami lakukan ini oleh BPK dianggap cukup,” ujarnya.

Lebih lanjut Sandi memaparkan bahwa untuk melakukan opsi  pembatalan pembelian, semuanya diserahkan kepada Biro Hukum DKI. “Itu nanti Biro hukum yang akan memberikan langkah-langkah selanjutnya. Karena dari segi keuangan dianggap sudah memenuhi tindak lanjut dari temuan BPK,” jelas Sandi.[islamedia].