Mantan Komisioner Komnas HAM Himbau Tindakan Persekusi Aktivis #2019GantiPresiden Harus Dihentikan


Islamedia Mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menghimbau agar upaya penghentian persekusi terhadap aktivis #2019GantiPresiden oleh sekelompok orang. Negara sudah seharusnya memiliki mandat untuk membebaskan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

Kasus terbaru terkait insiden persekusi terhadap Neno Warisman di Riau dan Ratna Sarumpaet di Bangka Belitung pada hari Sabtu 25 Agustus 2018.

"Tindakan persekusi yang dilakukan sekelompok masa tanpa bentuk terhadap Neno Warisman dan Ratna Sarumpaet adalah tindakan melawan hukum," Ujar Meneger kepada awak media seperti dilansir republika, Ahad (26/8/2018).

Meneger yang juga Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta, mempertanyakan dalam kasus persekusi aktivis kontra pemerintah di mana kehadiran aparat kepolisian. Kepolisian harus hadir demi terpenuhinya hak publik tentang kebenaran informasi itu. Peristiwa persekusi ini sungguh sangat disesalkan.

"Ini mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional," tegas Meneger,

Padahal demokrasi membuka ruang untuk berbeda pendapat, dan ini telah diatur dalam konstitusi. Setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah hak konstitusional warga negara (pasal 28 UUDNRI tahun 1945, dan pasal 23, 24, dan 25 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM). Semua warga negara juga berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI (Pasal 27 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Menurut Meneger, kalaupun ada perbedaan pandangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, masih tersedia mekanisme lain yang lebih elegan, efektif, dan berkeadaban untuk menyampaikan aspirasi atas suatu perbedaan pandangan dengan mengedepankan dialog. "Kalaupun dialog tidak terwujud, sebaiknya tetap menggunakan saluran aspirasi atas perbedaan pandangan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang tersedia. Jauhi tindakan main hakim sendiri," ujar Maneger.

Persekusi dan tindakan main hakim sendiri oleh sekelompok orang terhadap aktivis kontra pemerintah tersebut, menurutnya, di samping sangat tidak elok, tidak berkeadaban, juga tidak menyelesaikan masalah. Justru cara tersebut telah memproduksi kekerasan-kekerasan baru.

Meneger menegaskan seharusnya Pihak kepolisian negara harus memproses pelaku dan aktor intelektualnya secara profesional, independen, berkeadilan, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai dengan hukum yang berlaku. 

"Negara tidak boleh kalah dengan kelompok intoleran. Negara tidak boleh membiarkan imunitas," tegas Meneger.[islamedia].

Baca Ini Juga ...: