Ajukan PK, Hukuman Ahok Bisa Jauh Lebih Berat


Islamedia Proses pengajuan kembali (PK) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru dapat membuat hukuman menjadi lebih berat dari Mahkamah Agung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto

"Sebaiknya memori PK yang sudah diajukan Ahok ke MA melalui PN Jakarta Utara, dicabut, karena jika diteruskan berisiko besar bagi dirinya sendiri," jelas Sugiyanto di Jakarta, seperti dilansir harianterbit, Senin (19/2/2018).

Suguyanto mengatakan bahwa resiko yang dimaksud adalah hukuman Ahok bisa diperberat, bahkan bisa menjadi maksimal, karena ada peraturan yang menetapkan bahwa terdakwa penistaan agama harus dihukum berat, dan peraturan ini diterapkan di seluruh jenjang lembaga peradilan, termasuk untuk tingkat PK di MA, hingga sekarang.

"Aturan itu berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1964 tentang Penghinaan Terhadap Agama," jelasnya.

Ia menambahkan, SEMA yang ditandatangani Wirjono Prodjodikoro dan ditujukan kepada semua kepala PN di seluruh Indonesia ini menyatakan, 'Karena Agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rokhaniah, maka Mahkamah Agung anggap perlu menginstruksikan, agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman yang berat.'

"Kedudukan SEMA itu cukup kuat, karena menurut pasal 131 UU No 30 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, SEMA memiliki landasan legalitas secara konstitusional, sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim dan pengadilan," jelas dia.‎

Ia menyebut, karena SEMA inilah pada 9 Mei 2017 silam PN Jakarta Utara mengganjar Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. [islamedia].

Baca Ini Juga ...: