Ahok Tak Dipindah ke Cipinang, Ini Diskriminasi


IslamediaMassa yang tergabung dalam Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) DKI Jakarta menggelar aksi 707 Turn Back Ahok ke LP Cipinang di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenhukam), Jl. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.

Tujuan utama aksi adalah untuk menuntut terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan di LP Cipinang.

Direktur LBH Bang Japar Juju Purwantoro mengungkapkan bahwa Aksi 707 digelar agar hukum dapat diterima secara adil tanpa adanya diskriminasi, terlebih untuk kasus Ahok. 

"Secara hukum kan Ahok telah berstatus terpidana atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) jadi harus dikembalikan ke LP Cipinang lagi," ujar Purwantoro seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (7/7/2017).

Purwantoro menegaskan bahwa sesuai surat Kejaksaan perihal pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 dalam proses eksekusi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok wajib diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Ahok harus didaftarkan sebagai narapidana.

"Mako Brimob Polri notabene bukan tempat pembinaan narapidana. Hal ini mengusik rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan hukum positif yang ada," tegas Purwantoro

Lebih lanjut Purwantoro juga menyatakan bahwa tidak dipindahkannya Ahok ke Cipinang dengan alasan keamanan adalah alasan yang mengada-ada, dicari-cari, tidak relevan dan suatu kebijakan yang jauh dari rasa keadilan yang lebih condong ke arah perbuatan melawan hukum (PMH) yang berlaku di Indonesia.

Bang Japar mendesak Pemerintah khususnya Kementrian Hukum dan HAM,Dirjen Lembaga Pemasyarakatan agar segera memindahkan Ahok selaku Terpidana putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, tanggal 9 Mei 2017, dari Rutan Mako Brimob Polri ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. [islamedia]