Membuat Takluk Qatar di Teluk


IslamediaMendadak Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir secara serentak memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar (5/6). Keputusan tersebut hanya berselang 2 minggu pasca KTT Arab Islam-Amerika di Riyadh yang dihadiri Donald Trump dan Raja Salman dengan isu anti-terorisme.

Tak tanggung-tanggung, pemutusan hubungan ini disertai penutupan perbatasan udara, darat dan laut dengan Qatar yang sangat berdampak bagi lalu lintas penerbangan dan ekonomi andalan negara terkaya di dunia itu.
Pesan yang ingin disampikan Negara-negara Teluk tersebut jelas; pilih kami tetangga pentingmu atau mereka “organisasi teroris” yang mengancam kelangsungan wilayah kita!
KTT Arab Islam-Amerika

Islamis Vs Status quo

Perang Dunia I meletus tahun 1914. Beberapa Kerajaan Arab (UEA, Qatar, Kuwait, dan Amir Mekah) berada di pihak Inggris yang memerangi Turki Utsmani. Runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada 1924 disambut dengan berdirinya negara-negara bangsa di kawasan. Arab Saudi mendeklarasikan pendirian Kerajaan pada tahun 1932, sementara Qatar mengumumumkan kemerdekaan pada 1971 setelah sekian lama berada di bawah protektorat Inggris. Pada tahun 1981 terbentuk Dewan Kerjasama Ekonomi Teluk atau GCC (Gulf Coooperation Council) yang diprakarasai Arab Saudi dengan anggota Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan UEA.
Wilayah Teluk telah sekian lama mempertahankan status quo sistem kerajaan dan emirat. Corak pemerintahan ini cenderung dictator dan sama sekali tidak memberi ruang bagi kekuatan oposisi atau ideology lain untuk berkembang. Pengaruh dari luar yang dirasa mengancam stabilitas keamiran akan senantiasa dicurigai dan dipropagandakan sebagai ancaman.
Melalui doktrin keagamaan, Arab Saudi dengan mudah menyeret isu Syiah dari dalil akidah menjadi dalil politik guna membendung pengaruh Iran di kawasan. Ketika dalil keagamaan tidak ditemukan, stigma teroris digunakan untuk labelisasi gerakan Islamis pro perubahan.
Di sisi lain, AS sebagai mitra Saudi Cs melakukan standar ganda dengan memenjarakan demokrasi di kawasan, namun menjadikan demokrasi prioritas kampanye ke dunia. Tegaknya demokrasi di Timur Tengah adalah kiamat bagi para Emir dan Raja yang akan sangat berdampak bagi kelangsungan kerjasama AS- GCC yang terbina dari generasi ke generasi kerajaan.
Momen Arab Spring adalah manisfestasi cita-cita Islamis untuk mendongkel para diktator status quo Timur Tengah. Tentu hal ini sangat tidak disenangi Raja dan para Emir di Teluk. Tercatat Arab Saudi Cs menjadi sponsor utama bagi kudeta pemerintahan demokratis hasil Arab Spring di Mesir dengan mendanai militer kontra revolusi.
Semangat anti hegemoni AS dan Israel yang dibawa Islamis adalah factor utama simbiosis mutualisme AS-Saudi untuk bersama menggencet Islamis dan gerakan Islam di kawasan.

Qatar yang Beda

Sementara Qatar –sebagai salah satu Negara GCC—dinilai justru dianggap mendukung upaya destabilitasi kawasan. Qatar dinilai melakukan pelanggaran serius dan sistematis selama beberapa tahun terakhir dengan menciptakan perselisihan internal Negara mitra Teluk, merangkul ekstremis dan kelompok sektarian yang berusaha mengacaukan persatuan internal dan kawasan. Di antara kelompok ekstrimis yang dimaksud Arab Saudi adalah Ikhwanul Muslimin, ISIS dan al-Qaeda.
Saluran al-Jazeera yang sebelumnya berhasil membakar semangat Arab Sping menjadikan Qatar dituduh berusaha mengipas-ngipasi perselisihan internal kawasan. Pihak berwenang di Doha juga dituduh telah mendukung milisi Houthi bahkan setelah deklarasi koalisi untuk mendukung pemerintah yang sah di Yaman.
Qatar dikritik karena memberikan tempat perlindungan kepada mantan kepala Hamas Khaled Meshaal, yang awal bulan ini menggunakan markasnya di Doha untuk meluncurkan sebuah dokumen kebijakan baru Hamas. Termasuk perlindungan mereka pada ulama Ikhwan Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang telah lama digugat Saudi Cs.
Lebih lanjut, Qatar bersama Turki menjadi Negara terdepan yang membela pemerintahan Mursi di Mesir saat terjadi kudeta, termasuk dukungan Qatar pada isu-isu dunia Islam yang melibatkan kalangan Islamis.
hamas
Pemimpin Hamas, Khaled Misy’al

Peran AS di Kawasan

Mustahil untuk menafikan factor AS sebagai pemain utama di kawasan atas ermbargo berjamaah negara Teluk kepada Qatar. Safari Donald Trump ke Timur Tengah yang menghasilkan kerjasama Saudi-AS bernilai USD 110 Milyar baru-baru ini dianggap sebagai faktor penting. Ermbargo kepada Qatar adalah salah satu mahar yang harus dibayar Saudi atas kesepakatan ini.
Bersama Rusia, AS merupakan dua pemian kunci Konflik Timur Tengah. Sebuah perundingan damai atau gencatan senjata di Timur Tengah tidak ditentukan oleh internal Negara Arab, tapi melalui persetujuan keduanya. AS sangat berkepentingan untuk mengamankan aset-aset mereka yang puluhan tahun terjaga melalui rezim emirat dan raja.
Turki sebagai kekuatan baru di kawasan berusaha memainkan peran negosiasi. Selain punya kepentingan ideologis-historis pemersatu negara Islam, kepentingan Turki di Qatar cukup besar terkait proyek kerjasama ekonomi menyongsong Piala Dunia 2022 di Qatar.namun, negosiasi yang dilakukan Turki tidak akan berdampak signifikan karena AS masih menjadi kiblat utama Saudi Cs, kecuali Erdogan bisa menawarkan sesuatu yang lebih besar.

Pertaruhan Eksistensi

Arab Saudi kini sedang menyongsong visi 2030, sebuah konsep Negara pasca minyak melalui diversifikasi ekonomi. Kebijakan ini berdampak besar bagi perubahan masyarakat Arab Saudi dalam era modern, tak terkecuali perubahan sosial, politik dan militer. Meski memiliki cadangan minyak terbesar di dunia hingga 267 milyar barel, situasi menurunnya harga minyak karena pelemahan ekonomi dunia menjadikan anggaran Saudi defisit 87 milyar dollar AS. Cadangan devisa merosot dari 746 miliar AS pada 2014 menjadi 616 miliar dollar.
visi Saudi 2030
Kejadian ini memicu Pemerintah Saudi melakukan upaya penyelamatan ekonomi negara. Seperti kebijakan kenaikan harga BBM hingga 40 persen di seluruh Kerajaan yang telah diberlakukan sejak 11 Januari 2016 silam. Hal ini belum ditambah dengan rencana Kementerian Keuangan yang akan mengurangi subsidi untuk air, listrik dan produk minyak bumi selama lima tahun ke depan. Penurunan harga minyak ini juga berimbas pada melemahnya intensistas Saudi di Yaman dan Suriah.
Bagi Saudi, kondisi perkonomian yang belum stabil tersebut amat rentan bagi stabillitas nasional. Keadaan makin tak menentu, sementara rakyat Saudi butuh keamanan ekonomi sebagai pengikat loyalitas mereka ke Raja. Sikap Qatar yang memberi ruang Islamis dipandang sebagai ancaman serius bagi Saudi hingga bersepakat melakukan embargo berjamaah ke Qatar.
Tindakan embargo ini amat disayangkan mengingat sebelumnya Raja Salman berhasil menggalang persatuan Arab dan Islam dengan membentuk koalisi militer 34 negara muslim pada Desember 2015. Embargo ke Qatar sedikit banyak telah memecah koalisi militer terbesar dunia Islam yang terbentang dari Malaysia di sebelah timur hingga Mauritania di barat, Turki di utara hingga Gabon di Selatan.
Namun yang pasti, bertahan hidup adalah naluri dasar manusia. Saat pilihannya persatuan negara Islam dan kelangsungan kerajaan, Saudi Cs sudah barang tentu akan pilih yang kedua meski untuk itu mereka harus memenuhi agenda Barat. Jas Merah!


Ditulis oleh Muhammad Zulifan
Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI, dipublikasikan pertama duniatimteng.com


[islamedia]