Usaha Pembusukan Demo Penistaan Islam


Islamedia - Demo penistaan ajaran Islam oleh BTP jelas adalah kewajaran ketika Bareskrim berkesan berdiam diri atas pelaporan yang sudah disampaikan. Berita baiknya adalah ada komitmen dari Kepala Bareskrim untuk segera menindaklanjuti kasus ini setelah bertemu perwakilan demonstran.


Patut disadari semua pihak bahwa gugatan penistaan ini tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan adalah gubernur, tidak juga terkait yang bersangkutan adalah calon gubernur, tidak terkait pilkada, tidak terkait dengan dia beragama Kristen, tidak ada urusan dengan dia keturunan Cina. Ini murni karena dia melakukan penistaan agama. Siapapun, apapun statusnya, apapun jabatannya, jika menista agama maka wajib dipolisikan.


Bukan persoalan juga agama apa yang dinista. Karena setiap agama tidak boleh dinistakan oleh siapa saja di luar agama tersebut. Tidak ada satupun agama di Indonesia boleh dinistakan. Jangan lihat apakah dia mayoritas atau minoritas. Agama manapun di Indonesia dilindungi secara hukum.


Konyolnya di setiap kegiatan demokrasi selalu ada penunggang gelap. Penunggang gelap yang selalu memanfaatkan kejadian demi kepentingan mereka. Bahkan penumpang gelap itu bisa datang dari pendukung BTP sendiri.


Harusnya demo penistaan jangan diganggu gugat dengan pernyataan apapun. Namun faktanya tidak demikian. Ada pihak yang mempolitisir bahwa ini bagian dari menjatuhkan BTP dari calon pilkada. Konyol sekali tuduhan ini. Yang menista yang bersangkutan, tentu saja menjadi resiko dia kalau dia salah berbuat dan beresiko atas pencalonannya.


Lalu muncul juga soal taman yang rusak. Jelas dan tegas ini salah jika memang terjadi kerusakan. Tapi kesalahan ini bukan semata milik FPI. Saat demo besar-besaran lainnya, hal ini juga terjadi. Termasuk ketika acara besar seperti malam tahun baru dan sebagainya. Artinya semua golongan di Jakarta ini memang masih belum beradab dan berbudaya ketika berada di ruang publik. Artinya mari kita berbenah bersama. Jangan sibuk hanya hujat FPI, tapi mari hujat semua yang merusak fasum.


Pada akhirnya, jangan belokkan penistaan agama menjadi isu lain. Kita harus produktif untuk fokus kepada isu utama. Jangan pernah menyediakan modus seolah-olah kalau pejabat atau sedang menjabat atau sedang mengikuti pencalonan, maka seseorang boleh berbuat seenaknya.
Kalau dia korup, wajib ditangkap. Kalau dia pelaku kriminal, wajib ditangkap. Kalau dia menista agama, wajib ditangkap.


Jangan pernah membenarkan siapapun, apalagi pejabat publik untuk melakukan korupsi, kriminalitas dan penistaan agama saat dia menjabat. Tidak ada imunitas atas pelanggaran tersebut.


Pada akhirnya, mari jaga persatuan bangsa ini dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing baik dalam urusan beragama, berpolitik dan berekonomi. Kita masih bersatu setelah merdeka 71 tahun. Artinya selama ini kita punya mental bersatu. Jangan rusak mental itu dengan membela orang yang salah. Jangan buat konflik horizontal karena selera sesaat. Jangan mudah terhasut oleh sentilan-sentilan yang seolah-olah bicara demokrasi padahal bicara kepicikan.


Salam Indonesia Satu!



Ditulis oleh : Teuku Gandawan
Facebook : fb.com/teuku.gandawan