Kemendagri Tegaskan Perda yang Melarang Sesuatu Atas Dasar Perintah Agama Itu Intoleran dan akan Dihapus

Islamedia - Pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Biro Hukumnya Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan kategori Peraturan Daerah (Perda) Intoleran yang akan dihapus adalah Perda yang bernada melarang sesuatu atas dasar perintah agama.


Menutut Widodo yang dinamakan Perda itu tidak boleh melarang total 100%. "Jadi perda itu tidak boleh bunyinya melarang total. Itu tidak pas" Ujar Widodo sebagaimana dilansir republika, rabu(15/6/2016).


Widodo mencontohkan, salah satu sekolah dasar negeri di Sumatra Barat mewajibkan siswanya untuk bisa membaca surah al-Fatihah. Ia menilai hal tersebut sebagai sikap yang intoleran karena tidak semua orang yang masuk SD itu belum tentu Muslim.


"Sama halnya aturan yang mewajibkan siswanya berbusana Muslim seperti di Padang. Selain itu, perda yang melarang warung makan buka saat Ramadhan juga termasuk dalam kategori intoleran. Seharusnya, warung-warung tersebut cukup diawasi dan dikendalikan sehingga tetap terlihat perbedaan saat Ramadhan dan sebelum Ramadhan" jelas Widodo.


Sementara Perda Miras menurut Widodo juga termasuk yang intoleran, tidak boleh satu daerah melarang, yang boleh itu diawasi dan dikendalikan. Widodo mencontohkan, minuman keras oplosan yang beredar di suatu daerah bukan salah perdanya, tapi lemahnya penindakan dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP setempat. Tetapi,kalau masyarakat, terutama orang asing minum bir di hotel bintang lima tidak boleh dilarang karena sebagian besar dari mereka terbiasa minum bir terutama saat musim dingin.


Lebih lanjut Widodo memaparkan bahwa ada 2 hal sebuah perda disebut Intoleran yaitu landasan hukum Indonesia bukan berdasarkan agama dan saat ini sudah masuk era perdagangan bebas. [islamedia/mh]