Wacanakan Pelarangan Jilbab, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kecam Perdana Mentri Perancis


Pernyataan Perdana Menteri Perancis, Manuel Valls, baru-baru ini mengenai wacana kebijakan pelarangan memakai jilbab bagi perempuan muslim di Perancis, dikecam oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik.

"Perancis adalah negara demokrasi dan seharusnya menjunjung nilai-nilai kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia termasuk menggunakan jilbab bagi perempuan muslim sebagaimana tersimpul dalam nilai-nilai luhur negara tersebut," ujar Siddik, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Siddik menyebutkan bahwa Islam merupakan agama terbesar di Perancis. Muslim di negara itu datang dari berbagai negeri bekas jajahannya antara lain Aljazair, Maroko, Tunisia, Mauritania, Senegal, New Guinea, Mauritius, dan lain lain.

"Disebabkan penduduk Perancis khususnya dan Eropa pada umumnya terus mengalami penurunan maka negeri-negeri di Eropa Barat memerlukan masukan penduduk yang datang sebagai imigran untuk menjalankan roda ekonominya baik sebagai pekerja pabrik, pertanian, dan mata pekerjaan lainnya," kata dia, dilansir oleh Antara.

"Sudah tentu aspirasi penduduk muslim yang datang dengan kebudayaan dan agamanya itu harus diakomodir oleh negeri tuan rumah seperti Perancis," lanjutnya.

Menurutnya, pelarangan jilbab justru akan menimbulkan reaksi negatif.

"Bukankah pakaian perempuan di gereja, upacara-upacara keagamaan di Perancis dan umumnya perempuan Kristen juga terlihat memakai pakaian serupa jilbab. Pelarangan memakai jibab Muslimah di Perancis justru dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi negatif dan kemarahan publik baik dari kaum Muslim maupun dari warga Perancis sendiri," katanya. [antara/islamedia]