Paksa Gusur Warga Luar Batang, Komnas HAM Sebut Ahok Langgar HAM


Pemaksaan penggusuran warga Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta, dinilai sebagai pelanggaran HAM oleh Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mencabut hak-hak warga untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan.

"Kita liat di kasus luar batang ini, dilihat UU 39 hak tempat tinggal, hak bermata pencarian, hak memperoleh pendidikan, itu semua dilanggar, karena anak-anak kasihan. Bayangkan ujian tiba-tiba digusur begitu, jadi sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di sana kalau dilihat parameter UU 39, kami di Komnas HAM sangat prihatin semoga tidak terulang lagi," ujar Hafidz, dilansir oleh Merdeka, Senin (18/4).

Ia menambahkan, warga dibiarkan secara tak manusiawi terdampar di atas perahu dan tidak diberikan infrastruktur yang sesuai kebutuhannya.

"Kasihan mereka, seakan-akan orang miskin enggak punya tempat di Jakarta," katanya.

Disebutkannya juga, Ahok telah menggusur akar kehidupan warga karena tak ada persiapan pemberian perangkat alih profesi bagi warga.

"Mereka kan kehidupannya sehari-hari di pasar ikan, jual ikan, jadi kalau tergusur di situ, itu kan sama aja menggusur akar kehidupannya," ujarnya.

Komnas HAM saat ini tengah berupaya mencari waktu agar bisa mengundang perwakilan DPRD DKI Jakarta dengan Ahok. Hal tersebut agar bisa saling menjaga hak warga ketika pembangunan dilakukan.

"Anak-anak kan sementara ujian, kasihan anak-anak, belajar, rumahnya digusur begitu. Dapat dibayangkan kalau mereka besar, jadi dia trauma," pungkasnya. [merdeka/islamedia]