Sejarawan : Pengadilan kasus 1965 di Den Haag Adalah Kebodohan Sejarah




Islamedia Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, digelarnya pengadilan kasus 1965 di Den Haag merupakan kebodohan sejarah. Untuk itu, bila ada orang Indonesia yang ikut serta dalam pengadilan tersebut maka dia jelas bukan nasionalis.


"Apa kita mau diajari soal HAM oleh negara yang melakukan pelanggaran HAM. Kita semua tahu berapa banyak rakyat kita yang dijadikan korban semasa Belanda menjajah Indonesia." Ujar Anhar Gonggong dikutip dari matranews, Sabtu (14/11/2015)


"Satu contoh saja, bagaimana soal pembantaian 40 ribu penduduk Sulawesi Selatan yang dilakukan Westerling itu. Mengapa mereka yang di Den Haag diam dan seolah tidak ada apa-apa. Pengadian HAM kasus 1965 di Denhaag itu jelas merupakan kebodohan sejarah,"’ ungkapnya.


Anhar mengatakan, fakta sejarah pun telah menyatakan perbuatan pelanggaran HAM yang serius, seperti pembunuhan, juga dilakukan oleh aktivis PKI pada periode 1960-1965.


Kaum komunis pada saat itu juga tercatat terus memprovokasi bangsa ini, khususnya umat Islam, seperti pembubaran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, hendak mengambil tanah milik pesantren, dan berbagai aksi sepihak lainnya.
"Sejarah mencatatnya. Kita semua tahu, tapi apakah yang menggelar pengadilan di Den Haag mau tahu,’’ ujar Anhar.


Menurut Anhar, harus disadari dengan sebaik-baiknya bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM terkait peristiwa sekitar 1965 dipastikan tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, hanya akan menimbulkan persoalan baru dan perpecahan antarmasyarakat kembali terjadi.


"Tidak ada sejarahnya pengadilan HAM akan menyelesaikan masalah. Tidak ada itu, maka pahamilah sejarah dengan baik. Jadi, sekali lagi, jangan lakukan kebodohan sejarah,’’ tegas Anhar Gonggong.


Sebagaimana diberitakan media, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) digelar di Den Hag, Belanda pada 10 November lalu. Pengadilan ini di inisiasi oleh sejumlah aktivis HAM dan beberapa warga Indonesia yang tinggal di Belanda.


IPT 1965 dikoordinasikan oleh Nursyahbani Katjasungkana dan yang menjadi Jaksa adalah Todung Mulya Lubis, seorang pengacara Indonesia yang cukup terkenal.


Format sidangnya dibuat seperti pengadilan HAM formal dengan pembentukan tim peneliti yang menghimpun data dan kesaksian, serta penyusunan panel hakim internasional.


Nantinya, ada tujuh hakim yang akan memutuskan perkara, antara lain Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.[islamedia/YL]