LBH Desak Ahok Cabut Pergub Pembatasan Lokasi Demonstrasi




Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama tentang pembatasan lokasi demonstrasi yang disebutkan membatasi kebebasan hak warga negara terutama untuk melakukan demonstrasi.

"Padahal kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah salah satu hak fundamental yang harus dimiliki oleh warga negara dalam negara demokratis," ujar Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dalam keterangannya (Jumat, 20/11).

Seperti diketahui, kebijakan menyampaikan pendapat yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Umum, kini telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Dikutip dari rmol, Aqsa menambahkan. Pergub No. 232/2015 telah bertentangan dengan undang-undang UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya telah mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

Ia juga menegaskan agar Pergub No. 232/2015 harus dicabut. Selain Pergub No. 232/2015 tidak urgen, UU No. 9 Tahun 1998 juga sudah cukup mengakomodir hak dan kewajiban masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi dan yang tidak.

"Selain itu, UU No. 9/1998 juga sudah mengatur secara spesifik batasan-batasan dalam melakukan aksi, sehingga peraturan gubernur tersebut pada dasarnya tidak perlu lagi," papar Aqsa. [rmol/islamedia]