Bantah Tudingan Rizal Ramli Soal Pulsa Listrik, Ini Penjelasan PLN




Islamedia - Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tentang pulsa listrik prabayar, Senin (7/9/2015) lalu, menimbulkan pro kontra diruang publik karena terkait dengan keabsahan pulsa listrik yang selama ini dibayarkan. Apalagi pernyataan tersebut di bumbui dengan lontaran adanya mafia provider token listrik.


Terkait hal itu, pihak PLN melalui Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Menurut Benny, rincian pembelian pulsa listrik berbeda dengan pulsa telepon. ia memberi contoh untuk pembelian pulsa listrik rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA).


"Ada konsumen rumah tangga daya 1.300 VA membeli token Rp 100.000. Apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian token tersebut?" ujar Benny, seperti dilansir kompas (8/9/2015).


Pertama, biaya administrasi bank Rp 1.600, tergantung bank yang diakses. Ada yang mengenakan biaya sampai Rp 2.000. Kedua, biaya meterai Rp 0 karena transaksi hanya Rp 100.000. Ketiga, Pajak Penerangan Jalan (PPJ).


Contohnya, jika warga tinggal di DKI, maka pajak sebesar 2,4 persen dari tagihan listrik atau berarti Rp 2.306.


"Ini yang membedakan beli pulsa telepon dan beli pulsa listrik. Beli pulsa listrik ada PPJ," ungkapnya.


Dari ketiga komponen tersebut, nominal yang diterima pelanggan sebesar Rp 96.094. Dengan harga listrik Rp 1.352 per kilowatt hour (kWh), maka pelanggan tersebut memperoleh listrik sebesar 71,08 kWh.


"Jadi, ketika membeli listrik Rp 100.000, dapatnya 71,08 kWh. Besaran kWh inilah yang dimasukkan ke meteran, bukan (berarti) Rp 71.000," tutup Benny.[islamedia/YL]