Mufti Besar Australia : Kami Mengecam Sikap Pemerintah Menolak Palestina Merdeka


Islamedia.co -  Mufti Besar Australia, Ibrahim Abu Mohammed hari Kamis (1/1) mengecam keputusan negaranya yang menolak memberikan suara terhadap rancangan resolusi Palestina yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina pada akhir 2017.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Mufti memperingatkan terhadap pengabaian hak-hak rakyat Palestina dan mendukung pendudukan Israel, mengatakan itu adalah salah satu alasan utama untuk menjadi frustrasi yang melahirkan kekerasan.

Kami terkejut dengan Departemen Luar Negeri Australia, yang mendukung penjajahan terhadap rakyat Palestina, dan menolak keinginan mereka dalam mencapai kebebasan dan kemerdekaan.”

Pernyataan itu menambahkan bahwa posisi Menteri Luar Negeri Australia dalam mendukung Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebebasan, berdasarkan yang didirikan Australia.

Dia mengatakan bahwa situasi ini merupakan ‘kemunduran kebebasan, dan kemunduran hak asasi manusia secara umum serta nilai-nilai keadilan dan demokrasi,” menurut pernyataan itu.

DK PBB pada Selasa menolak rancangan resolusi yang disiapkan oleh Otoritas Palestina yang menuntut Israel mengakhiri pendudukan selama beberapa dekade dari wilayah Palestina sampai akhir 2017.

Selama sesi pemungutan suara tersebut, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Resolusi itu juga ditolak oleh Australia, sementara 8 negara mendukung, yaitu China, Prancis, Rusia, dan anggota tidak tetap Argentina, Chad, Chili, Yordania, dan Luksemburg.

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Jordan, perlu disetujui oleh sembilan anggota dari 15 anggota Dewan.

Britania Raya, Nigeria, Rwanda, Korea Selatan dan Lithuania abstain dari pemungutan suara. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa Nigeria akan mendukung resolusi Palestina sampai 45 menit sebelum pemungutan suara, ketika tiba-tiba memutuskan untuk abstain. [beritapalestina.com]