Mengenal Para Punggawa Partai Dakwah di Parlemen Aceh


Islamedia.co - Ihan Nurdin di The Atjeh Post merilis kiprah legislator PKS di Parlemen Aceh. Mereka adalah Bardan Sahidi, Zaenal Abidin, Makhyaruddin Yusuf dan Ghufran Zainal Abidin yang merupakan punggawa Partai Keadilan Sejahtera di parlemen Aceh. Pada pemilu legislatif April 2014 lalu, partai ini berhasil memperoleh empat kursi. Porsi ini setara dengan jumlah kursi yang diperoleh pada pemilu legislatif periode sebelumnya.

Partai Keadilan Sejahtera yang termasuk salah satu partai Islam di Indonesia ini juga dikenal sebagai partai beraliran kanan, menjadi basis bagi kalangan aktivis dakwah. Memiliki lambang padi yang diapit dua bulan sabit, PKS kini telah berusia 16 tahun sejak didirikan pada 1998 silam.

Dalam rilisnya di The Atjeh Post Ihan Nurdin menceritakan cikal bakal terbentuknya partai ini berawal dari gebrakan yang dibuat para aktivis dakwah kampus yang menginginkan terbentuknya sebuah partai Islam. Saat pertama kali berdiri pada 20 Juli 1998, partai ini awalnya diberi nama Partai Keadilan atau PK. Akibat terbentuk UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu, PK pun bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Seluruh proses verifikasi Partai Keadilan Sejahtera diselesaikan di Departemen Kehakiman dan HAM pada 2 Juli 2003.

Sejak 2013 partai ini dipimpin oleh Anis Matta sebagai presidennya. Di Aceh, duet Ghufran Zainal Abidin dan Saifunsyah memegang tampuk tertinggi partai. Masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Wilayah PKS Aceh.

Dua politisi PKS yakni Ghufran Zainal Abidin dan Makhyaruddin Yusuf, merupakan incumbent di DPR Aceh. Sedangkan Bardan Sahidi dan Zainal Abidin juga tercatat sebagai anggota dewan di tingkat kabupaten. Masing-masing di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat. Aktivitas politik bukanlah dunia baru bagi mereka.

Sebut saja misalnya sepak terjang Bardan Sahidi. Politisi ini lahir di Takengon, 28 Desember 1978. Ia pernah menjadi anggota DPRK Aceh Tengah selama dua periode sejak 2004 hingga 2014. Satu dekade berkecimpung di politik praktis memuluskan langkahnya untuk naik sebagai anggota dewan di tingkat provinsi. Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya untuk daerah pemilihan Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dilihat dari latar belakangangnya, Bardan Sahidi juga seorang aktivis yang gemar berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Kesatuan Mahsiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, organisasi yang disebut-sebut sebagai underbow PKS di tataran mahasiswa. Ia juga pernah aktif di organisasi Pramuka dan karate di kota dingin Takengon. Beberapa organisasi lain yang pernah digelutinya adalah Palang Merah Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sebelum menjadi anggota dewan Bardan pernah bekerja di sejumlah LSM lokal dan asing.

Alumni Master Pendidikan Universitas Syiah Kuala ini mengaku hatinya telah terketuk pada berbagai fenomena sosial di Aceh, sejak menjadi aktivis mahasiswa. Sebagai aktivis, Bardan memang sering terlibat langsung di berbagai kegiatan untuk menyuarakan isu-isu terkait kepentingan publik.

“Saat itu hati saya mulai goyah melihat kondisi perekonomian masyarakat Aceh yang kian morat marit, khususnya di dataran tinggi Gayo. Padahal alamnya begitu indah serta menyimpan berbagai kekayaan namun rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.


Ketertarikannya untuk berjuang melalui jalur parlemen tak terlepas dari rasa simpatik dan cita-citanya yang belum selesai untuk memperjuangkan nasib rakyat. Saat ia mengusulkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRK Aceh Tengah sepuluh tahun silam, ia mendapat banyak dukungan. Setelah sepuluh tahun mengabdi di tanah kelahirannya, partai lantas mengusungnya untuk naik ke provinsi. Di sela-sela tugasnya sebagai anggota dewan, Bardan menjadi guru tidak tetap di Aceh Tengah.

Apa yang dialami Zaenal Abidin, juga tak jauh berbeda dengan cerita Bardan. Zaenal yang sebelumnya pernah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRK Aceh Barat, naik ke level tingkat provinsi. Berkat sepak terjangnya di selama ini masyarakat di pesisir barat Aceh mempercayakan Zaenal sebagai wakil mereka di tingkat provinsi.

Zaenal Abidin lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1978. Politisi muda ini mampu mendulang suara hingga 15 ribu lebih pada pemilu lalu. Zaenal, begitu sosok ini biasa disapa, merupakan lulusan Fakultas Matematika Ilmu Pendidikan Alam Jurusan Matematika Universitas Syiah Kuala. Aktif di organisasi merupakan aktivitas lain yang ia lakoni saat masih menjadi mahasiswa. Melalui sejumlah organisasi yang ia ikuti, kepekaan sosialnya terus terasah.

“Saya tertarik ke dunia politik bukan karena ingin tampil glamour dan eksis, tapi karena keikhlasan hati untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang selama ini masih terabaikan,” ujar Zainal dalam sebuah tatap muka dengan The Atjeh Post.

Meski setiap anggota dewan diantar oleh partai politik tertentu hingga ke kursi dewan, namun ia beranggapan seorang anggota legislatif haruslah berpikir universal. Tidak memandang diri berasal dari partai politik mana. “Tapi cobalah kita berpikir bagaimana mencari solusi mengejar segala ketertinggalan baik dari tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang selama ini masih banyak dirasakan masyarakat Aceh.” katanya.

Berikutnya adalah Makhyaruddin Yusuf, sebelumnya ia tercatat sebagai anggota Komisi E Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi. Teungku Makhyar, begitu pria ini akrab disapa, ia naik dari daerah pemilihan tujuh untuk wilayah Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Selain aktif di partai, Makhyaruddin juga tercatat sebagai Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh. Melalui organisasi tersebut Makhyar mengkoordinir berbagai kegiatan untuk menggalang dana demi membantu Palestina.

Terakhir ada nama Ghufran Zainal Abidin yang naik dari daerah pemilihan satu meliputi Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Sebelumnya Ghufran adalah anggota Komisi A yang membidangi Hukum, Politik dan Pemerintahan. Tahun 2013 lalu Ghufran memperoleh Anugerah Dakwah 2013 dari Ikatan Siswa Kader Dakwan Provinsi Aceh. Anugerah tersebut diberikan pada momen perayaan ulang tahun ke-40 ISKADA Aceh untuk kategori ‘Politikus Dakwah’. [ihannurdin/theatjehpost]