KMP Benteng Demokrasi Indonesia


Islamedia.co - Keburukan terjadi karena diamnya orang-orang baik. Kalimat tersebut dipopulerkan oleh Edmund Burke dan sering kita dengar serta senantiasa hidup walau zaman berganti termasuk pada perhelatan demokrasi di Indonesia khususnya tahun 2014.

2014 ini menjadi episode perjalanan demokrasi di Indonesia tentu dengan adegan, konflik dan Tokoh yang berbeda. Mulai dari sandiwara hiperbolik pembunuhan karakter politisi salah Satu partai Islam tebesar, Kisruh pelaksanaan Pemilu legislatif sampai pemilihan presiden yang penuh gincu pencitraan.

Salah satu hal menarik yang terjadi pada perhelatan demokrasi tersebut adalah polarisasi dua kekuatan besar yang terdiri dari koalisi beberapa partai Politik dalam dua kutub besar tersebut, besar kemungkinan untuk beberapa tahun selanjutnya polarisasi ini akan tetap bertahan pada dua kutub besar karena hampir mewakili representasi kondisi social-politik Indonesia. koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan motor utama Partai dengan Logo moncong putih PDIP sebagai pemenang pemilu serta Pilpres dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Gerindra dan PKS. Dua kubu ini memiliki daya magnetis untuk saling menarik simpati publik bahkan partai-partai yang tak lolos ke senayan.

Lord Acton, salah seorang sejarawan Inggris pernah mengungkapkan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan yang disalahgunakan, sementara kekuatan tanpa penyeimbang atau absolut akan melahirkan korupsi mutlak. power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Kiprah KMP di senayan memenuhi salah satu kaidah bahwa kekuasaan suatu pemerintahan harus selalu diimbangi dengan kekuatan lainnya. Jika pemenang pemilu dan pilpres adalah kekuatan yang sama, maka Indonesia akan pincang dan rentan sekali dengan Korupsi yang sangat mutlak, terlebih lagi Motor KIH yaitu PDIP terkenal sebagai partai terkorup pada periode lalu dan sebagai kontributor terbesar anggota dewan yang ditangkap oleh KPK.

KMP hadir pada saat yang tepat dan berpotensi menjadi Benteng Rakyat serta Demokrasi negeri ini agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan atau monopoli kekuasaan pada satu kutub yang memiliki potensi besarabuse of Power, terlebih lagi di dalam KMP terdapat PKS yang terkenal sebagai partai tersolid, dekat dengan akar rumput dan partai terbersih dari korupsi menurut ICW dalam rilis media terkait nama-nama anggota dewan terpilih periode 2014-2019 yang terkait kasus korupsi, dan hanya PKS saja yang bersih tutur ICW. PKS disinyalir mampu menjadi salah satu pilar dalam KMP untuk menjadi unsur perekat diinternal KMP sekaligus trigger untuk anggota lainnya dalam mencegah praktik korupsi diinternal KMP.

Rekam jejak KMP pun sudah mulai terasa di senayan, dimulai dengan memenangkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRP (MD3) dalam rangka menyeimbangkan kekuatan dan menawarkan opsi demokratis lain yaitu pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan lainnya dipilih berdasarkan tawaran paket dari seluruh fraksi yang ada dan tidak otomatis pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR seperti UU MD3 sebelumnya. Dengan begini peluang tercipta monopoli kekuasaan dapat terhindarkan mengingat roda pemerintahan dikuasai oleh KIH maka apabila unsur pimpinan Dewan dikuasai KIH juga akan terjadi oligarki politik oleh sebagian elit dan tesis Lord Acton terkait korelasi monopoli kekuasaan dan korupsi besar kemungkinan terjadi.

Kiprah KMP yang teranyar adalah memenangkan paket pimpinan DPR dan MPR melalui mekanisme musyawarah mufakat menggunkan metode Voting dari setiap Fraksi di Senayan. Kemenangan ini sangat penting sekali dalam kehidupan demokrasi yang berimbang, Hal ini menegaskan kembali bahwa kehadiran KMP benar-benar mampu menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Pemerintah membutuhkan kekuatan DPR atau dewan yang juga sama-sama kuat agar terciptanya iklim pengawasan anggaran serta program kerja yang sehat.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP seluruhnya melangkah solid untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan tersebut. Hal ini terbukti dengan kesungguhan untuk melalui setiap fase procedural dalam setiap paripurna di senayan mulai dari kehadiran anggota dewan sampai kesatu-paduan suara dalam pandangan-pandangan umum saat sidang paripurna. Ini modal besar bagi suatu kekuatan dewan yang akan menjadi partner pemerintah dalam melanjutkan roda kehidupan berbangsa.

Uraian di atas menegaskan bahwa KMP memiliki profile kekuatan yang mampu menjadi kekuatan penyeimbang dan kontrol sosial yang baik terhadap kinerja pemerintah. Dicirikan dengan indikator dimotori partai-partai tersolid dan konsisten, dukungan ekstraparlemnter yang kuat, dekat dengan akar rumput, semangat menjadi control social pemerintah serta semangat nasionalisme yang tinggi. dengan begini cita-cita kehidupan demokrasi yang sehat dapat tercapai yang berujung pada peningkatan kesejahteraan Rakyat.


Muhamad Hadi Kusumah
Front Aktivis Rawamangun








close
Banner iklan disini