Overdosis Demokrasi Indonesia


Islamedia.co -  Melihat bagaimana sebagian masyarakat Indonesia mengekspresikan kekecewaannya terhadap UU Pilkada, makin membuat saya yakin bahwa masyarakat kita belum pantas melangsungkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Kata-kata kotor, makian, hingga penistaan terhadap kepala negara terjadi di dunia maya. Suatu ekspresi yang tidak dewasa yang tidak pantas dimiliki oleh sebuah negara yang rakyatnya katanya "adil dan beradab." Jauh dari karakter demokrat.

Karakter yang masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia itu sangat berbahaya bagi ketahanan bangsa. Bila rakyatnya saja tidak bisa menghargai kepala negara, bagaimana mungkin negara lain bisa menghormati negara kita?

Mereka yang meminta agar pemilihan Kepala Daerah dilangsungkan oleh DPRD, telah melihat betapa rapuhnya keharmonisan masyarakat bila digoda oleh perbedaan aspirasi. Padahal demokrasi mensyaratkan kedewasaan bersikap atas perbedaan pendapat. Kalau tidak, maka kebebasan yang dihadirkan demokrasi hanya melahirkan chaos.

Sebagian masyarakat mendambakan kestabilan saat orde baru. Mereka yang dulu pernah merasakan kehidupan orde baru, terkejut melihat bangsanya mudah gaduh. Siang malam riuh, sementara kericuhannya tak berpengaruh apa-apa dengan perekonomian. Mereka yang mendambakan orde baru itu bukannya naif, sebab mereka merasakan sendiri saat demokrasi tidak jalan, masyarakat Indonesia malah lebih beradab dan kebebasan berusaha lebih terjamin.

Kita tentu tidak ingin kediktatoran orde baru terulang. Tapi bukan dengan wajah yang kehilangan identitas begini. Idealnya, kita berdemokrasi dengan jiwa pancasila. Bukan dengan jiwa komunis yang sering rusuh dan anarki. 

Penghinaan kepada Presiden RI yang menjadi trend di media sosial semakin membenarkan bahwa kita belum pantas melangsungkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dosis demokrasi untuk Indonesia terlalu tinggi. Harusnya bertahap. Hanya karena reformasi membuka kran kebebasan, lantas bangsa ini mencoba pil demokrasi dalam dosis tinggi. Padahal raganya belum kuat. Saat dosis diturunkan, seolah-olah kita kehilangan demokrasi.

Malah, perasaan kehilangan demokrasi karena pemilihan kepala daerah dilangsungkan oleh DPRD, semakin membuat kentara bahwa bangsa ini belum mengerti apa itu demokrasi. 

Aduh... Sudahlah sila ke-4 Pancasila terabaikan oleh pemilihan langsung, sila ke-2 pun dicampakkan oleh karakter pendukung pemilihan langsung. Mau jadi apa bangsa ini?

Ghiroh Tsaqofy