Menjawab Tudingan PKS Anti NKRI dan Pancasila

Islamedia - Apa yang Anda simpulkan jika ada orang bercirikan berikut ini? Dia seorang ustadz; lulusan pesantren; pernah kuliah di Timur Tengah; kerap berceramah agama; berjenggot; istrinya berjilbab lebar. Dan terakhir: memiliki nama Islami.

Kita menyebutnya anti Pancasila; tidak nasionalis; anti NKRI; anti kebhinekaan. Itulah yang dialami oleh umat Islam selama ini. Dan salah satu korbannya, seingat saya ialah Ustadz Hidayat Nur Wahid. Saat public ramai membicarakan nama beliau sebagai kandidat cawapres mendampingi SBY, banyak fitnah meghampirinya. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.  Menurut Ustadz Hidayat, , fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan, tapi sering terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bahkan, jika kita masih ingat, saat ingin kembali maju sebagai ketua MPR periode 2009-2014, isu tak sedap tersebut juga kembali berhembus. “Kita harus memilih ketua MPR yang bisa menyelamatkan NKRI,” kata salah seorang calon.

Hingga akhirnya, PKS pun mengurungkan niat mencalonkan Ustadz Hidayat sebagai ketua MPR.  Sesaat setelah ketua MPR terpilih, Tifatul Sembiring yang saat itu masih sebagai presiden PKS, menegaskan bahwa paket HNW yang dirancang sejak awal tetap dalam komitmen NKRI.


"Tidak benar Pak Hidayat itu ancaman terhadap NKRI. Justru di masa kepemimpinan beliau lah sosialisasi UUD intensif disampaikan," kata Tifatul membantah opini yang berkembang seolah HNW dan PKS anti NKRI.  

Selama ini memang masih saja ada pihak yang coba membenturkan antara Islam dan Pancasila. PKS, yang kental dengan warna Islam, menjadi korban dari propaganda tersebut.  Isu terorisme adalah salah satu pintu masuk bagi mereka untuk terus mengkampanyekan ini. Tapi, sebuah fakta sangat menarik saya peroleh di Bangka Barat. Disana, secara otentik saya melihat seorang ustadz yang tak sesuai dengan propaganda busuk di atas. Bukan Ustadz anti NKRI, tapi Pancasilais sekaligus nasionalis. Ustadz tersebut ialah Zuhri Muhammad Syazali, Lc, MA, kader PKS, yang sekarang menjadi bupati Bangka Barat.

Selama 3 hari saya menemani beliau berkunjung ke berbagai pelosok. Salah satu yang paling berkesan adalah saat kami mengunjungi komunitas Cina di Jebus. Untuk sampai disana, kami harus menyusuri hutan karet dan sawit. Hampir dua jam kami menempuh perjalanan. Sebagian besar warga Cina disana belum menikmati listrik. Selama ini, mereka mengandalkan diesel atau genset agar gelap tak menyelimuti mereka di malam hari.

Sambutan hangat mereka berikan ketika kami tiba, tepat pukul 20.30 WIB. Ramah tamah segera digelar. Ustadz Zuhri mendengar begitu banyak keluhan. “Belum ada pejabat yang datang kesini selain ustadz,” kata mereka. Antusiasme mereka begitu kentara. Keakraban tampak nyata diantara ustadz Zuhri dan mereka, ditingkahi kepulan asap rokok yang membubung di sekitar ruangan. Mereka pun tampil seadanya, tak dibuat-buat. Ada yang bercelana pajang, berkaos oblong, bahkan ada yang hanya bercelana pendek.

Di antara mereka ada yang bertato di tangannya dan memakai kalung di lehernya. Tapi sama sekali tak ada kecanggungan. Mereka begitu dekat, tak terpisahkan sekat ideologi dan status.

Mereka tak ragu berkeluh kesah kepada Ustadz Zuhri karena telah lama mendengar kepribadian sang ustadz. Masyarakat Bangka Barat mengenal ustadz Zuhri sebaga sosok yang sederhana, jujur, merakyat dan peduli kepada semua lapisan masyarakat. Tak pilih kasih dalam memberikan perhatian dan bantuan. Sosok yang mau merangkul semua etnis kelompok dan agama. “Kami percaya Ustadz,” kata mereka.

Berbeda dengan gambaran media massa bahwa ustadz itu antipluralitas, “radikal”, “fundamentalis”; ternyata saya sama sekali tak menemukan itu semua pada sosok Ustadz Zuhri. Dan saya ulang sekali lagi, sesungguhnya teramat banyak pribadi semacam ustadz Zuhri di negeri ini. Ustadz yang toleran, merangkul semua kelompok, ramah, lemah lembut, jujur dan merakyat. Bukan seperti opini yang coba dibentuk oleh media massa bahwa ustadz itu anti NKRI, anti Pancasila, , antipluralitas, dan sebagainya.

Selama ini, mohon maaf, seolah tokoh Islam yang pluralis, nasionalis, demokratis dan Pancasilais hanya dimiliki almarhum Gus Dur. Hingga Presiden SBY pun harus menggelarinya Bapak Pluralisme. Cucu KH Hasyim Asy’ari itu tentu saja tidak salah karena ia hanya “korban” dari kelompok yang berkepentingan dengan agenda pluralisme, liberalisme dan sekularisme.

Fenomena Ustadz Zuhri juga membuat saya teringat dengan lontaran pernyataan Mohammad Natsir tentang keterkaitan Islam dan Pancasila.”Di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai satu ‘barang asing’ yang berlawanan dengan ajaran Qur’an. Ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya,” tulis Natsir dalam buknya Capita Selecta.
http://3.bp.blogspot.com/_-5WU3klze1k/SvNoBtA7SpI/AAAAAAAAADs/oLDB-vwcRhc/s320/M.natsir.jpg
Dengan nada retoris, Natsir bertanya saat berpidato pada acara Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Mei 1973. Tanya Natsir:
  1. Bagaimana mungkin ajaran al-Qur’an yang memancarkan tauhid dapat apriori (bertentangan) dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa? 
  2. Bagaimana mungkin ajaran al-Qur’an yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan ‘ijtima’iyah bisa apriori (bertentangan) dengan keadilan sosial? 
  3. Bagaimanana mungkin ajaran al-Qur’an yang justru memberantas feodal dan pemerintahan sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat? 
  4.  Bagaimana mungkin ajaran al-Qur’an yang menegakkan istilah islahu bainan naas sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan umat Islam, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang disebut Perikemanusiaan? 
  5.  Bagaimana mungkin ajaran al-Qur’an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, dapat apriori (bertentangan) dengan Kebangsaan?
Pertanyaan retoris Natsir telah dijawab oleh Ustadz Zuhri dan ustadz-ustadz lainnya di pelosok nusantara. Mereka beraqidah kuat sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka menghormati Hak Asasi Manusia sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka menghargai kemajemukan sesuai sila Persatuan Indonesia. Mereka juga mampu berdemokrasi sesuai sila keempat Pancasila. Terakhir, mereka besikap jujur dan amanah; tidak korupsi agar keadilan sosial terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka inilah ustadz Pancasilais sekaligus nasionalis.

Bertolak belakang dengan mereka, para tokoh yang mengaku nasionalis dan Pancasilais. Mereka berkoar-koar peduli dengan rakyat dan menjaga keutuhan NKRI. Tapi korupsi jalan terus; kolusi tak pernah berhenti.

Pendapat M. Natsir berkelindan dengan Adian Husaini. Menurut Adian, Usaha untuk membenturkan Islam vis a vis Pancasila memang akan terus terjadi. Penafsiran Pancasila banyak diselewengkan seolah bertentangan dengan Islam. Padahal, keduanya tak saling bertentangan. Justru ideologi negara itu memberikan ruang bagi pelaksanaan syariat Islam.

Pada masa Orde Lama, kata Adian, Pancasila disalahtafsirkan dengan konsep nasional, agama, dan komunisme (Nasakom). "Lantaran mengakomodasi komunisme, konsep ini ditentang oleh umat Islam," katanya. Sementara pada era Orde Baru, rezim yang berkuasa menempatkan Pancasila sebagai pandangan alam (world of view). Konsep ini berlawanan dengan agama.

Adian berpendapat, umat dituntut merumuskan penafsiran yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan para perumus Pancasila. Garis besarnya, antara lain, penafsiran yang tidak bias sekularisme dan liberalisme. "Jangan sampai Pancasila malah jadi penindas Islam."

Pernyataan M. Natsir dan Adian, juga  sangat ekuivalen dengan Ustadz Hilmi Aminuddin. Suatu saat, Ustadz Hilmi ditanya tentang pandangannya terhadap Pancasila. Beliau menjawab:

“Saya ingat benar yang bertanya waktu itu Jenderal Kiki Syachnakri, Ustadz bagaimana sikap PKS soal Pancasila? Saya bilang begini, pertanyaan Bapak ini dilatarbelakangi oleh Orde Baru, dimasa itu yang ditolak sebenarnya bukan Pancasilanya, bahkan non muslim pun menolak, yakni masalah tafsir tunggal soal Pancasila. Apalagi BP7 itu tafsirnya kejawen, kan gak boleh ada yang menafsirkan kesundaan, kejawen kek, tidak boleh seperti itu.

Biar saja Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi kesepakatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarkan orang Islam menafsirkan Pancasila menurut versi Islam, biar orang Kristen, Hindu, Katolik sesuai tafsirnya sendiri-sendiri, biarkan PKS menafsirkan sendiri.

Tidak boleh ada penafsiran tunggal daerah tertentu atau agama tertentu, ini semacam common platform, rujukan bersama. Jadi yang ditentang waktu itu adalah soal tafsir tunggal Pancasila, dan Alhamdulillah sudah dihapus. Jadi Pancasila sekarang milik bersama, dulu Pancasila ada semacam dominasi suatu kelompok untuk menafsirkannya secara nasional. Sekarang sudah tidak ada lagi penafsiran sempit seperti itu. Ini penting, sehingga kerangka kebersamaan itu bisa ditopang oleh Pancasila.

Kalau ada tafsir tunggal lagi soal Pancasila dikemudian hari, saya jamin bakal ribut, pasti ribut. Wah para Jenderal itu mengacungkan jempol, benar Ustadz.”

Jika demikian, apakah masih ada diantara kita yang mengatakan bahwa umat Islam, PKS, dan  Ustadz adalah sosok yang anti NKRI dan tidak Pancasilais? Semoga di hari lahir Pancasila ini, tak ada lagi propaganda sesat semacam itu.


Erwyn Kurniawan


[islamedia]